TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut, Mhd. Jahari Sitepu dilantik sebagai Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumut di Hotel Grand Hyatt, Badung, Bali.

Mhd. Jahari Sitepu dilantik langsung Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo R. Muzhar.

"Selamat bagi para pejabat yang dilantik. Tugas kita semua kedepannya akan semakin berat. Hampir 60 persen tugas Ditjen AHU berkaitan dengan notaris dan turunannya," ujar Dirjen Administrasi Hukum Umum, Cahyo R Muzhar kepada media, Rabu (29/11/2023).

Baca juga: Kanwil Kemenkumham Sumut Rayakan HUT KORPRI ke-52, Kadiv PAS: Kontribusi Melayani Publik

Ia menambahkan, notaris dalam melaksanakan tugas wajib menjalankan jabatannya dan nyata berintegritas dan profesional.

Apalagi, notaris sudah tergabung dalam Financial Action Task Force (FATF) sesuai arahan Presiden.

"Ciptakan iklim yang kondusif sehingga para investor asing tertarik untuk menginvestasikan uangnya di Indonesia," katanya.

Diketahui pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pengganti atar waktu Majelis Pengawas Notaris Wilayah periode 2021-2024.

Dan, pengganti antar waktu Majelis Kehormatan Wilayah periode 2022-2025, Dirjen Administrasi Hukum Umum melantik 31 orang.

Dari 31 orang itu terdiri 16 kepala kantor wilayah dan 15 kepala divisi pelayanan hukum dan HAM.

"Saat ini pemerintah berupaya untuk merampungkan undang-undang kapailitan. Hal ini merupakan salah satu upaya yang diambil pemerintah bersama Ditjen AHU untuk menumbuhkan kepercayaan dari investor yang berinvestasi di Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, dengan meningkatkan minat investor dari dalam maupun luar negeri bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Kanwil Kemenkumham Sumut Berkoordinasi dan Konsultasi ke Badan Startegi Kebijakan Hukum dan HAM

Cahyo juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk melakukan pengawasan dengan seksama.

Sehingga pelaksanaan tugas notaris sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Saat ini ada 19.380 orang notaris diseluruh wilayah indonesia. Saya harapkan kantor wilayah dan Ditjen AHU kembali update data notaris yang ada. Diperoleh data yang aktual mengenai jumlah notaris aktif di seluruh Indonesia," katanya.

(*)