TRIBUN-MEDAN.COM - Pusat Data Nasional (PDN) mengalami gangguan akibat serangan hacker sejak Kamis (20/6/2024). Bahkan sang hacker minta tebusan senilai Rp 131 miliar. Akibat serangan siber ini, data imigrasi Kemenkumham dipindahkan ke Amazon Web Service (AWS) untuk sementara.

Serangan hacker ini bertepatan pula di tengah pemerintah Indonesia gencar memerangi situs-situs judi online (Judol) yang mayoritas dikendalikan dari luar negeri.

Akibat serangan siber tersebut, sejumlah layanan publik menjadi terganggu.

Total, ada sebanyak 210 instansi pemerintah yang terdampak.

Hal itu disampaikan Kementerian Komunikasi dan Infomatika (KemenKominfo).

Adapun yang terdampak di antaranya adalah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian PUPR, LKPP, hingga Pemerintah Daerah Kediri.

“Dari data yang terdampak itu ada 210 instansi yang berdampak dari baik itu pusat maupun daerah,” ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, Senin (24/6/2024), dilansir Kompas.com.

Dari sejumlah instansi tersebut, gangguan paling parah terjadi pada pelayanan keimigrasian Kemenkumham. Pasalnya, layanan publik tersebut menjadi salah satu yang paling intens diakses masyarakat.

“Kerugian yang masih bisa kita lihat adalah layanan publik terganggu, ada 210 tadi rinciannya, banyak sekali."

"Tapi yang paling berdampak adalah layanan imigrasi, karena itu langsung pada masyarakat,” kata Semuel.

Kendati demikian, saat ini diketahui layanan keimigrasian Kemenkumham tersebut sudah pulih kembali setelah dilakukan penanganan. Sementara itu, untuk lainnya masih dalam proses.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan, gangguan pada PDN terjadi akibat serangan peretas siber yang memanfaatkan ransomware.

Sementara, Direktur Network dan IT Solution Telkom Group, Herlan Wijanarko mengungkap peretas yang menyandera data meminta tebusan 8 juta dolar AS atau setara Rp131 miliar ke pengelola data Telkomsigma. "Mereka meminta tebusan 8 juta dolar AS," kata Herlan dalam konferensi pers di kantor Kemenkominfo, Senin.

Menanggapi adanya serangan siber tersebut, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta agar cyber security atau keamanan siber ditingkatkan.

"Ya cyber security kita harus ditingkatkan, itu satu," kata Meutya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.