Tak hanya itu, LBH juga mendampingi Meilisya Ramadhani, orang yang membongkar dugaan kecurangan dan korupsi pada seleksi PPPK guru, yang saat ini dilaporkan ke Polres Langkat. 

Kehadiran LBH Medan dan guru honorer diterima dengan baik oleh Kompolnas. Dalam pertemuan tersebut, LBH menjelaskan secara detail permasalahan PPPK Langkat. 

Kemudian Meilisya menjelaskan upaya kriminalisasi terhadap dirinya serta menyerahkan bukti-bukti kepada Sekretaris Kompolnas Irjen Pol (Purn) Benny Jozua Mamoto, Komisioner Poengky Indarti dan Mohammad Dawam. 

"Pasca pertemuan tersebut, pada 28 Oktober 2024 Kompolnas secara tegas menyatakan sikapnya. Yaitu untuk mendesak Polda Sumut untuk menahan para tersangka dugaan korupsi seleksi PPPK di Kabupaten Langkat tahun 2023," ujar Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, Rabu (30/10/2024). 

Lanjut Irvan, Kompolnas menilai Polda Sumut lambat dalam mengusut dugaan korupsi yang dilaporkan LBH Medan pada 26 Januari 2024 lalu. 

"Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti mengatakan, pihaknya berharap kasus dugaan korupsi segera P-21 dan para tersangka dapat ditahan karena diduga melakukan intimidasi, menghilangkan barang bukti, serta berpotensi melarikan diri," ujar Irvan. 

Kemudian Irvan menambahkan, Kompolnas menilai kelima tersangka itu turut menyebabkan kriminalisasi pada guru horoner, Meilisya Ramadhani, yang ikut membongkar dugaan korupsi seleksi PPPK Langkat 2023. 

"Pelaporan Meilisya ke Polres Langkat adalah imbas dari laporan dugaan korupsi yang saat ini masih ditangani oleh Polda Sumatera Utara," ucap Irvan. 

Kompolnas juga membandingkan adanya perbedaan yang mencolok proses penyidikan yang dilakukan Polda Sumut terkait penyidikan seleksi PPPK Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Batubara. 

(Cr25/Tribun-medan.com)