Bahkan katanya preman berdasi lebih sadis.

Untuk itu ia meminta agar Gubernur Jawa Barat tak mengaitkan antara organisasi masyarakat (ormas) dengan aksi premanisme. 

Ia meminta agar Dedi tak tendensius menyinggung praktik premanisme di masyarakat dilakukan oleh ormas.  

"Jujur, saya mendukung program beliau, tapi jangan tendensius. Jangan kalau bicara kejahatan kenapa sih matanya harus tertuju pada ormas?" ujar Gabriyel seperti dikutip dari Titik Temu Podcast yang tayang pada 10 April 2025. 

Menurutnya, ormas merupakan warga negara yang harus diperhatikan pemerintah. 

Mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. 

"Kami ormas ini warga negara, punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, untuk mendapatkan pekerjaan untuk mendapatkan masa depan dan kesejahteraan. Kami sama, kami masyarakat juga punya hak yang sama. Jadi tolong lah Gubernur Jawa Barat jangan tendensius," katanya. 

Ia pun mempersilakan jika Dedi Mulyadi tetap kekeuh untuk memberantas praktik premanisme yang dilakukan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan ormas. 

Namun, katanya, Dedi juga harus adil untuk melakukan pemberantasan praktik premanisme di internal pemerintahannya sendiri. 

"Itu baru saya acungi jempol," pungkasnya. 

GRIB Bakal Bentuk Satgas Antipremanisme Birokrasi

Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Barat, Gabriyel Alexander Etwiorry, menanggapi terkait langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan membentuk satuan tugas (satgas) pembasmi preman. 

Pembentukan satgas anti premanisme itu sebagai respons Dedi dari maraknya tindakan intimidatif yang dilakukan Ormas atau LSM terhadap masyarakat. 

Gabriyel menilai semestinya Dedi Mulyadi melakukan 'bersih-bersih' di internal pemerintahan provinsi sebelum bergerak membasmi aksi premanisme di masyarakat. 

"Tolong, bersih-bersih itu jangan keluar dulu. Ke dalam dulu," katanya saat berbincang di Youtube Titik Temu Podcast yang tayang pada 10 April 2025. 

Jika Dedi tetap membentuk satgas antipremanisme, GRIB Jaya, kata Gabriyel, juga akan membentuk satgas untuk membasmi preman yang ada di dalam 'tubuh' pemerintahan.