TRIBUN-MEDAN.COM,- Pertanyaan mengenai apa boleh dokter umum melakukan bedah caesar ramai dibahas oleh warganet.

Hal ini menyusul adanya wacana yang dilayangkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, bahwa dokter umum diperbolehkan melakukan operasi caesar.

Wacana ini dilontarkan Menkes untuk menjawab masalah dan tantangan keterbatasan tenaga medis di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Namun, wacana ini tak begitu saja diterima oleh Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI).

Baca juga: Apa Itu Syarikah Haji 2025, Peran dan Manfaatnya Bagi Jemaah Haji

Sebab, tindakan operasi caesar tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Ada hal-hal yang mesti diketahui seorang dokter atau tenaga medis sebelum melakukan operasi caesar. 

Ketua Umum POGI, Prof. Dr. dr. Yudi Mulyana Hidayat, Sp.O.G., Subsp.Onk., DMAS, M.Kes mengatakan, bahwa kebijakan tersebut sangat berbahaya.

Ada kekhawatiran, bahwa kebijakan ini justru akan menurunkan standar kompetensi medis secara signifikan.

Baca juga: Apa Itu Satelit Kosmos 482 Milik Uni Soviet yang Jatuh di Sebelah Barat Jakarta

“Penurunan level kompetensi tindakan medis ke dokter umum ini merupakan wacana yang sangat membahayakan,” kata Yudi dalam pernyataan resminya, Rabu (14/5/2025) dikutip dari Kompas.com.

Ia menilai, tindakan operasi caesar itu harus dilakukan oleh dokter atau tenaga medis yang memang sudah mendapatkan pelatihan khusus, dan memiliki kompetensi spesifik.

Jika ada dokter umum yang sembarangan melakukan operasi caesar, tentu hal tersebut bertentangan dengan aturan yang sudah ada.

“Tindakan tersebut juga bertentangan dengan standar kompetensi global yang diakui oleh WHO, WFME, RCOG, dan ACOG,” tegas Yudi.

Baca juga: Apa Itu Egg Freezing yang Dilakukan Luna Maya, Untuk Apa, dan Ini Risikonya

Ancam Keselamatan Pasien

Yudi bilang, bahwa tindakan operasi caesar yang dilakukan oleh dokter umum tanpa keahlian dan pelatihan justru dapat mengancam keselamatan pasien.

Ada kekhawatiran, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan kesehatan bakal menurun.

“Kualitas pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas utama. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang transparan dan terlibat dalam pengambilan keputusan,” ujar Yudi.

Baca juga: Apa Itu Obat Keras Etomide? Aktor Ijonk Simanjuntak Ditangkap Gegara Vape Mengandung Etomide

Berdasarkan data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) yang dikeluarkan POGI, mayoritas kematian ibu terjadi karena komplikasi yang sebenarnya bisa dicegah dengan penanganan oleh tenaga medis yang kompeten.

“Tidak hanya keterampilan teknis yang diperlukan, tapi juga pemahaman terhadap kompleksitas kasus dan manajemen risiko,” tambahnya.

Tawaran Solusi Alternatif

Alih-alih menurunkan standar, POGI mendorong pemerintah untuk mengambil solusi alternatif yang lebih aman dan tetap menjaga kualitas layanan kesehatan ibu dan anak.

Berikut adalah sejumlah usulan resmi dari POGI:

1. Pengembangan Program Pelatihan

POGI menyarankan agar pemerintah mengembangkan program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi dokter umum yang ingin memperdalam pengetahuan di bidang obstetri dan ginekologi.

Baca juga: Apa Itu Overdosis Anestesi yang Dialami Seleb TikTok Hingga Kejang? Ini Penjelasannya

2. Peningkatan Akses terhadap Dokter Spesialis

“Pemerintah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan spesialis obstetri, terutama di daerah 3T, dengan penyediaan insentif yang sesuai,” ujar Yudi.

3. Pemanfaatan Telemedicine dan Supervisi

Dalam kondisi darurat, teknologi telemedicine dapat digunakan untuk memberikan bimbingan jarak jauh dan supervisi kepada dokter umum, namun tetap dengan batasan wewenang yang jelas.

Baca juga: Apa Itu Tanatopraksi dalam Proses Pemakaman Paus Fransiskus, Simak Penjelasannya

Yudi juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam merumuskan kebijakan kesehatan.

“Kami mengajak pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat untuk berdialog dan berkolaborasi merumuskan kebijakan yang menjamin keselamatan dan kualitas layanan,” ucapnya.

Di sisi lainoperasi caesar oleh dokter umum hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat ekstrem dengan pelatihan terstandar, pengawasan ketat, dan fasilitas pendukung memadai.

Namun, langkah ini berisiko tinggi jika tidak disertai pemenuhan sumber daya manusia spesialis dan infrastruktur kesehatan yang memadai.

Prioritas utama tetap pada peningkatan akses ke dokter spesialis obstetri di seluruh wilayah Indonesia.(tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan