Lebih lanjut, keuntungan yang didapat oleh BUMN tersebut tidak boleh hasil akal-akalan para direksi agar bisa mendapatkan tantiem.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun meminta bagi komisaris dan direksi yang keberatan akan kebijakan tantiem ini, bisa segera mundur dari jabatannya.

"Jadi, direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu, yang siap menggantikan mereka," kata Prabowo.

Pada Pasal 106 (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, diatur berapa besaran tantiem, insentif kerja, dan insentif khusus.

Komposisi besarnya Tantiem, Insentif Kerja, dan Insentif Khusus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN mengikuti faktor jabatan sebagai berikut:

a. wakil direktur utama BUMN sebesar 90 persen dari direktur utama  BUMN;

b. anggota Direksi BUMN sebesar 85 persen dari direktur utama BUMN

c. komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 45 persen dari direktur utama BUMN;

d. wakil komisaris utama/wakil ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 42,5 persen dari direktur utama BUMN;

e. anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebesar 90 persen dari komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN.

Respons Rocky Gerung Soal Langkah Prabowo

Saat menanggapi langkah Prabowo menghapus tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN, Rocky Gerung menyinggung soal kalangan elit atau oligarki yang berkaitan dengan Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dengan dihapusnya tantiem, kata Rocky, Prabowo membuat kebijakan yang berbeda dari Jokowi, yang dulunya mementingkan kalangan elit tertentu saat masih berkuasa

"Terasa memang akhir-akhir ini, ada urgensi dan energi dari Presiden Prabowo untuk menghasilkan kebijakan yang sungguh-sungguh bersifat populis, artinya mengabaikan hal-hal yang di era Pak Jokowi diservis habis-habisan melalui APBN. Karena itu menghilangkan tantiem," ujar Rocky Gerung, dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Rocky Gerung Official, Sabtu (16/8/2025).

Menurut mantan dosen filsafat di Universitas Indonesia (UI) ini, Prabowo ingin membuat kebijakan yang benar-benar untuk kepentingan rakyat, sesuai amanat UUD 1945.