SPPG Swasta Hanya Berfokus di Swasta, Bupati di Sumut Keluhkan Program MBG
Bupati Mandailing Natal (Madina) Saipullah Nasution dan Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, mengeluhkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penulis: Anisa Rahmadani | Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Bupati Mandailing Natal (Madina) Saipullah Nasution dan Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, mengeluhkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menjelaskan, belum adanya tindakan dari pemprov Sumut soal tempat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain itu, mereka mengeluhkan soal akses penyaluran MBG. Terkhusus untuk area kepulauan Nias. Awalnya, Saipullah mengatakan, SPPG yang ada di Madina merupakan milik swasta, bukan Badan Gizi Nasional.
Dia mengaku sempat diminta pemerintah provinsi untuk memetakan tiga titik untuk SPPG. Namun, hingga kini, kata Saipullah, hal tersebut belum juga direalisasikan meski pihaknya telah menyampaikan soal titik-titik tersebut.
“SPPG yang ada di kabupaten kami semuanya berdiri atas usulan yayasan atau inisiatif swasta, belum ada yang didirikan Badan Gizi nasional. Pada saat awal kami mendapatkan permintaan titik di daerah oleh provinsi, ada tiga titik. Kemudian kami kasih 13 titik, sampai hari ini belum ada realisasinya,” jelasnya, Jumat (19/9).
Menurutnya, jika SPPG itu hanya dikelola oleh swasta, maka hanya akan berfokus di pusat kota. Sementara, kata Saipullah, Madina merupakan wilayah yang luas hingga mencapai 6.600 km⊃2;.
“Maksud kami, kalau lah swasta yang melakukan, mereka akan memilih di tempat kota saja, sementara daerah kami itu, daerah yang luas nya 6600 km⊃2; dengan kontur pegunungan, pantai, laut dan persawahan. Kecamatan dengan kecamatan lain bisa ditempuh 3-5 jam,” ucapnya.
Selain itu, diakuinya ia ditunjuk sebagai ketua satgas MBG. Namun, dia mengaku tidak dilibatkan dalam hal itu. Padahal, kata Saipullah, jika saja MBG tersebut mengalami masalah, maka bupati lah yang akan bertanggungjawab.
“Kami ditunjuk ketua satgas di kabupaten, tapi kehadiran SPPG ini tidak ada sentuhan sama Bupati, baik itu permohonannya maupun operasionalnya. Sehingga kalau terjadi nanti permasalahan di lapangan, bupati lah duluan yang tanggungjawab, tapi sama sekali tidak ada dilibatkan terkait dengan keberadaan dan operasional SPPG itu,” tuturnya.
Sementara Bupati Nias Utara Amizaro mengeluhkan soal akses penyaluran MBG tersebut. Dia mengaku di Nias Utara ada beberapa wilayah yang tidak bisa dilalui kendaraan roda dua atau empat. “Ada beberapa catatan khusus MBG, di mana sasaran ini kan TK, SD dan sebagainya. Bagaimana menyikapi beberapa lokasi yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda dan empat, contoh di Kabupaten Nias Utara ini ada SD, SMP tidak bisa roda dua, sehingga kesulitan kami di daerah, kami dibully, apa yang harus kami lakukan?,” katanya.
Merespon hal itu, Wakil Gubernur Sumut Surya mengatakan, akan menindaklanjuti hal tersebut. "Nanti akan kita tindaklanjuti untuk seluruh keluhan kabupaten/kota terkait program MBG dan SPPG ini," singkatnya.
Baca juga: Medan Teater Target Harumkan Kota Medan di Festival Teater Sumatra III
Anggaran Sekolah Gratis Capai Rp 31 Miliar
DINAS Pendidikan Sumatera Utara mengatakan, program Sekolah gratis tingkat Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Luar Biasa (SMA/K/LB) akan dimulai pada tahun 2026. Program Sekolah gratis ini akan dimulai perdana di Kepulauan Nias.
Staf Ahli Dinas Pendidikan Sumut Faisal mengatakan, untuk anggaran sekolah gratis di Kepulauan Nias sebesar Rp 30 miliar. Dijelaskan Faisal, saat ini tahapan persiapan sekolah gratis di Nias masih dalam pengusulan anggaran. "Anggarannya kita usulkan untuk sekolah gratis di Kepulauan Nias tahun 2026-2027 itu sebesar Rp 31 miliar," katanya, Jumat (19/9).
Diterangkannya, untuk tahun berikutnya, ada tiga zonasi lagi yang akan mendapatkan program sekolah gratis. "Rencana ada empat zonasi yang akan mendapat program ini yakni zonasi pantai barat, pantai timur dan dataran tinggi," ucapnya.
Ditegaskannya, jika program ini sudah berjalan, maka tidak ada lagi pungutan apapun di sekolah termasuk, pungutan uang buku dan baju. "Tidak ada lagi pungutan apapun. Uang sekolah baju buku dan lain lain tidak ada lagi semua gratis. Kalau sudah jalan program itu, SPP akan nihil. mudah-mudahan berjalan lancar," jelasnya.
VIRAL Menu MBG di Banyumas Cuma Kacang Rebus, Roti Tawar dan Susu |
![]() |
---|
Program MBG Jadi Investasi Masa Depan Menuju Generasi Emas |
![]() |
---|
Peluncuran Program MBG di SD Negeri 030412 dan SD Negeri 033931 Salak Pakpak Bharat |
![]() |
---|
Bentuk Satgas Percepatan MBG, Pemprov Sumut Targetkan 154 SPPG hingga Akhir Agustus |
![]() |
---|
Wali Kota Tinjau Proses MBG di SMP 20 Medan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.