Ekonomi Politik Hilirisasi Massal Prabowo  

Oleh: Jannus TH Siahaan
Dosen Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Darma Agung

DI bawah komando Presiden Prabowo Subianto, narasi pembangunan nasional nampaknya sudah tidak lagi sekadar melanjutkan apa yang telah dimulai oleh pendahulunya. 

Kini, desain makro-nasional yang secara agresif mencoba mengonversi seluruh spektrum kekayaan alam nusantara menjadi kekuatan manufaktur akan menjadi andalan utama pemerintah ke depan, terutama di dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. 

Strategi tersebut secara ciamik tertuang dalam visi Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan merupakan upaya sistematis untuk memutus rantai ketergantungan historis terhadap ekspor komoditas mentah yang selama berdekade-dekade memerangkap Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran lima persen.
 
Rencana besar hilirisasi ini mencakup 21 komoditas strategis dari delapan sektor utama, mulai dari mineral, batubara, minyak bumi, gas, hingga sektor-sektor kerakyatan seperti perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. 

Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis 2035 menjadi dokumen teknokratis yang memandu transformasi dari sekadar mengekspor bijih nikel menjadi sel baterai kendaraan listrik, dari konsentrat tembaga menjadi katoda dan kawat tembaga, hingga dari rumput laut mentah menjadi karagenan dan bioplastik. 

Baca juga: Inilah 13 Daftar Proyek Hilirisasi Tahap II, Prabowo Sebut Jalan Satu-satunya agar Bisa Lebih Makmur

Proyeksi kontribusi ekonominya sangat ambisius, yakni menargetkan sektor manufaktur kembali menyumbang di atas 25 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) demi mengejar ambisi pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
 
Langkah radikal ini diambil sebagai respons atas fenomena deindustrialisasi dini yang telah menggerus daya saing nasional. Harus diakui bahwa Indonesia telah terlalu lama menderita "penyakit Belanda" atau Dutch Disease, di mana ketergantungan pada kekayaan alam mentah membuat struktur ekonomi menjadi rapuh dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas. 

Sebagai ilustrasi, selama bertahun-tahun Indonesia mengekspor katoda tembaga namun hanya mampu menyerap 24 persen di dalam negeri, sementara sisanya dikirim keluar hanya untuk diimpor kembali dalam bentuk produk jadi. 

Strategi Prabowo ingin mengubah paradigma ini secara total, dari bangsa yang sekadar menjual tanah air menjadi bangsa produsen.
 
Namun, menggerakkan mesin hilirisasi massal tentu membutuhkan prasyarat yang sangat berat dan dana yang luar biasa besar. 

Investasi awal yang diperlukan mencapai ratusan miliar dolar untuk membangun infrastruktur pengolahan di seluruh pelosok negeri. 

Baca juga: Di Medan, Wamenperin Ungkap Kekayaan Alam Sumut dan Tantangan Hilirisasi

Tidak hanya modal, tantangan transfer teknologi dan penyediaan energi yang terjangkau menjadi batu sandungan yang juga sulit dibantah. 
Industri hilir seperti smelter bersifat lapar energi dan sangat bergantung pada stabilitas pasokan listrik. 

Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia nasional juga masih mengalami ketimpangan besar di mana data menunjukkan hanya sekitar 12 persen lulusan vokasi yang benar-benar siap dengan standar industri manufaktur modern.
 
Di sinilah peran sentral diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

Sebagai lembaga super-holding investasi baru, Danantara dirancang untuk menjadi "otak dan otot" finansial negara dengan mengonsolidasikan aset tujuh BUMN raksasa, mulai dari Pertamina, PLN, hingga bank-bank Himbara. 

Dengan target aset kelolaan mencapai 900 miliar dolar AS, Danantara diproyeksikan sebagai instrumen untuk menghimpun modal jangka panjang dan menarik mitra swasta strategis tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung. Artinya, negara kini tidak lagi hanya berperan sebagai regulator di pinggir lapangan, melainkan pemain aktif yang melakukan intervensi langsung dalam pembentukan pasar.
 
Keterlibatan masif negara melalui Danantara ini bukan tanpa risiko, karena membawa imbas  ekonomi politik yang cukup kompleks. Salah satu perubahan paling fundamental yang mengundang kritik tajam adalah transisi pengelolaan dividen BUMN.

Mulai 2026, dividen dari perusahaan negara tidak lagi disetorkan langsung ke kas negara untuk membiayai belanja rutin seperti pendidikan dan kesehatan, tapi dikelola kembali oleh Danantara untuk reinvestasi industri.

Keputusan ini berpotensi menciptakan lubang fiskal yang cukup signifikan dalam jangka pendek. Jika dividen netto BUMN yang selama ini menjadi andalan penerimaan negara dialihkan sepenuhnya, maka pemerintah harus bekerja ekstra keras mencari sumber pajak baru atau menambah beban utang guna menutup defisit APBN.
 
Dari perspektif tata kelola pun, penerapan doktrin Business Judgment Rule (BJR) dalam regulasi Danantara menjadi pisau bermata dua.

Di satu sisi, doktrin ini memberikan perlindungan bagi pengelola investasi untuk mengambil keputusan berani tanpa takut dikriminalisasi atas risiko bisnis yang wajar. Namun di sisi lain, tanpa pengawasan yang independen dan transparansi radikal, BJR berisiko menjadi tameng hukum yang mengaburkan batas antara kerugian bisnis murni dengan praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. 

Pengalaman pahit di berbagai negara menunjukkan bahwa lembaga super-holding yang memiliki kedekatan struktural terlalu intim dengan elit kekuasaan sangat rentan terhadap praktik pemburuan rente dan inefisiensi birokrasi.
 
Lebih lanjut, potensi korupsi menjadi ancaman laten mengingat besarnya dana yang dikelola dan "hak istimewa" yang melekat pada Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Adanya laporan mengenai kebocoran dana pembangunan pada proyek-proyek besar sebelumnya harus menjadi alarm keras.

Risiko moral hazard muncul ketika keputusan investasi tidak lagi didasarkan pada perhitungan kelayakan ekonomi yang ketat, melainkan pada preferensi politik atau kepentingan kelompok tertentu. Jika Danantara dikelola secara partisan, maka ia justru akan menjadi beban negara di masa depan, alih-alih menjadi motor kemakmuran.


Selain itu, dominasi negara dalam pasar juga berisiko memicu efek crowding out, di mana sektor swasta merasa terpinggirkan karena tidak memiliki akses istimewa terhadap lahan, modal murah, dan perizinan yang dimiliki oleh entitas negara. 

Pertumbuhan 8 persen hanya akan inklusif jika pemerintah mampu menciptakan efek crowding in, yakni menarik partisipasi swasta untuk bekerja sama dalam ekosistem yang sehat, bukan justru memonopoli seluruh lini produksi dari hulu ke hilir.
 
Secara geopolitik, ketergantungan yang tinggi pada teknologi dan modal asing, khususnya dari Tiongkok dalam industri nikel dan infrastruktur energi, juga menciptakan kerentanan strategis. 

Indonesia kini berada di tengah pusaran perang dagang dan kebijakan tarif timbal balik antara kekuatan besar dunia. Produk hilir Indonesia terancam menghadapi hambatan dagang di pasar Barat jika tidak segera menyesuaikan diri dengan standar lingkungan dan tata kelola global (ESG). Jika industri hilir nasional tetap digerakkan oleh energi "kotor" dari batubara, maka produk-produk tersebut akan terganjal oleh pajak karbon internasional yang semakin ketat.
 
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa rencana strategis ini sangat mungkin tidak semulus yang dibayangkan atau digembar-gemborkan. Lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Moody’s dan Fitch telah mulai memberikan catatan kritis terhadap penurunan kejernihan kebijakan fiskal Indonesia.

Gejolak di pasar modal dan tekanan pada nilai tukar Rupiah menunjukkan betapa sensitifnya persepsi investor terhadap transisi kekuasaan dan perubahan kebijakan pengelolaan aset negara. Kepercayaan global adalah aset yang sangat rapuh, sekali retak karena masalah transparansi di Danantara, maka biaya pendanaan nasional akan melonjak dan menghambat seluruh rencana pembangunan.
 
Apakah target pertumbuhan 8 persen itu realistis? Secara teoretis, peningkatan produktivitas melalui hilirisasi memang dapat mengakselerasi PDB. Namun, angka tersebut hanyalah sebuah konsekuensi dari efisiensi nasional, bukan sekadar target yang bisa dicapai melalui suntikan modal semata.

Pemerintah harus mampu menurunkan tingkat inefisiensi ekonomi atau rasio biaya investasi terhadap output (ICOR/Incremental Capital Output Rasio) yang masih sangat tinggi di Indonesia. Artinya, setiap Rupiah yang diinvestasikan harus benar-benar menghasilkan nilai tambah, bukan hilang di tengah jalan karena korupsi atau birokrasi yang berbelit-belit.
 
Hilirisasi masal juga harus menjawab tantangan penyerapan tenaga kerja. Sifat industri manufaktur saat ini sangat padat modal dan cenderung mengarah pada otomasi. Klaim penciptaan ratusan ribu lapangan kerja sering kali hanya terjadi pada fase konstruksi proyek, sementara pada fase operasi, kebutuhan tenaga kerja akan menyusut dan menuntut keahlian yang sangat spesifik. 

Tanpa reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang radikal di tingkat lokal, hilirisasi hanya akan menjadi "pulau industri" yang terisolasi dari kesejahteraan rakyat di sekitarnya.
 
Pendeknya, visi besar Presiden Prabowo Subianto ini akan menjadi sebuah pertaruhan historis bagi Indonesia. 

Keberhasilan rencana ini tidak akan ditentukan oleh indahnya dokumen peta jalan atau berapi-apinya pidato politik sang presiden, tapi pada kualitas eksekusi di lapangan. 

Negara memang harus hadir secara aktif, namun kehadiran itu tidak boleh mematikan mekanisme pasar atau melangkahi prinsip akuntabilitas publik. 

Jika dikelola dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi, Danantara dan hilirisasi massal dapat membawa Indonesia menuju jajaran ekonomi maju dunia.  Namun jika abai terhadap tata kelola dan keberlanjutan fiskal, ambisi ini berisiko menjadi fatamorgana pembangunan yang justru akan meninggalkan beban utang bagi generasi mendatang. (*)