Ancaman Pidana Laporan Palsu Menurut Undang-undang

TRIBUN-MEDAN.COM,- Kasus laporan palsu kerap kali kita dengar di kepolisian.

Umumnya, motif pembuat laporan palsu beragam.

Ada yang ingin menutupi kesalahan, ada juga yang memang berniat untuk menguntungkan diri sendiri.

Dalam perspektif hukum laporan palsu merupakan penyampaian keterangan mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang tidak benar.

Baca juga: Hukum Menikah Beda Agama dalam Islam, Seperti Rizky Febian dan Mahalini Raharja

Sebagai contoh, ketika seseorang berpura-pura mengaku dibegal dan kehilangan sepeda motornya. 

Padahal, motor tersebut sudah digadaikan.

Untuk menutupi perbuatannya, maka pelaku membuat laporan palsu untuk menghindari leasing.

Atau, contoh lain adalah ketika seseorang berpura-pura melapor kehilangan.

Tujuannya, agar mendapatkan ganti rugi dari asuransi.

Namun, pelaku yang membuat laporan palsu ini dapat dijerat dengan ancaman pidana.

Baca juga: Hukum Menjual Daging Kurban Beserta Kulitnya Menurut Islam

Pasal 220 KUHPidana

Terkait laporan palsu ini, pelakunya bisa dijerat atas Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal ini turut memuat ancaman pidana atas dibuatnya laporan palsu.

Pasal 220 KUHP berbunyi, “Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Baca juga: Daun Kratom, Tanaman Herbal Obat Tradisional Kini Dilarang BPOM Hingga Penegak Hukum, Bisa Dipidana

Dilansir dari Kompas.com, unsur-unsur dari pasal ini, yaitu:

• Melakukan perbuatan memberitahukan atau mengadukan telah terjadi suatu tindak pidana,
• Tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan tidak terjadi,
• Mengetahui bahwa tindak pidana itu tidak dilakukan.

Dalam praktiknya, tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 220 ini sering disebut sebagai laporan palsu atau pengaduan palsu.

Baca juga: Hukum Operasi Plastik dalam Islam, Ada yang Haram dan Halal