RESMI DPRD Medan Sahkan P-APBD 2025, PDIP Beri Catatan Kritis, Soroti PAD dan Nasib Guru Honorer

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan bersama Wali Kota Medan resmi menandatangani pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pengesahan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari 9 fraksi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, Senin (29/9/2025).

Meski pun Ranperda P-APBD 2025 menjadi Perda, Fraksi PDI Perjuangan tetap menyampaikan sejumlah catatan kritis agar Pemko Medan meningkatkan kinerjanya.

Di antaranya dari  Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Johannes Haratua Hutagalung. 

Johannes menyoroti rendahnya capaian realisasi belanja daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah OPD pada semester I tahun anggaran 2025. Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian serius Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, terutama pada program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Kami minta supaya setiap kegiatan yang dirancang dalam perubahan APBD dapat segera direalisasikan dan tidak ada yang tertunda," ujarnya.

Johannes juga menekankan pentingnya pelaksanaan Quick Wins, program prioritas yang cepat terlaksana, terukur, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

"Quick Wins jangan hanya jadi janji atau slogan yang enak didengar. Masyarakat harus benar-benar merasakan manfaatnya melalui langkah yang progresif, inovatif, bersinergi, dan terpadu," paparnya.

Selain itu, ia mengingatkan agar seluruh OPD tetap mengedepankan prinsip pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, efisien, efektif, profesional, disiplin, dan berkeadilan.

Soroti Guru Honorer dan Layanan Kesehatan

Dalam pandangan akhirnya, Johannes turut menyoroti persoalan tenaga guru honorer yang tidak lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia mendesak Pemko Medan segera mencari solusi agar para guru honorer yang telah lama mengabdi tidak semakin resah.

"Guru-guru honorer ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jangan biarkan mereka terus berada dalam ketidakpastian," tegasnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) yang sudah berjalan lebih dari tiga tahun. Meski dirasakan manfaatnya, masih banyak keluhan warga, khususnya terkait penolakan pasien rawat inap dengan alasan kamar penuh serta pemulangan pasien setelah tiga hari perawatan.

"Dinas Kesehatan harus melakukan pengawasan lebih ketat. Rumah sakit yang tidak menjalankan kesepakatan harus diberi teguran dan tindakan tegas," kata Johannes.

Rincian Perubahan APBD 2025

Adapun Perubahan APBD Kota Medan TA 2025 ditetapkan dengan rincian:

Pendapatan Daerah: Rp6.965.453.486.147

Belanja Daerah: Rp7.070.527.062.250

Pembiayaan Penerimaan: Rp105.073.576.103

Penandatanganan Perda dilakukan oleh pimpinan DPRD Medan, diawali dari Wakil Ketua Hadi Suhendra (Golkar), Zulkarnaen (Gerindra), Rajudin Sagala (PKS), kemudian Ketua DPRD Medan Drs. Wong Chun Sen (PDI Perjuangan), dan terakhir oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Medan Drs. Wong Chun Sen, didampingi wakil ketua dan para anggota DPRD, serta difasilitasi Sekwan DPRD Medan, M. Ali Sipahutar, dan Kabag Persidangan, Andres Willy Simanjuntak.

Turut hadir Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Zakyuddin Harahap, Sekda Kota Medan Wirya Alrahman, serta para pimpinan OPD.

Dalam pidatonya, Wali Kota Medan menyampaikan apresiasi kepada DPRD Medan atas pembahasan yang dilakukan secara maksimal.

"Kami berterima kasih atas dukungan DPRD. Semoga dengan sinergi dan partisipasi semua elemen, Kota Medan semakin bertuah dan nyaman," ujar Rico. (Dyk/Tribun-Medan.com)