Dairi Terkini
Dampak Pemotongan Dana Transfer, Anggaran Pemkab Dairi Tahun 2026 Dipangkas hingga Rp 150 M
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan RI memotong dana transfer ke daerah di tahun 2026.
Penulis: Alvi Syahrin Najib Suwitra | Editor: Randy P.F Hutagaol
lihat foto
TRIBUN-MEDAN.com, SIDIKALANG - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan RI memotong dana transfer ke daerah di tahun 2026.
Pemotongan anggaran itu turut dirasakan Provinsi Sumatera Utara tak terkecuali Kabupaten Dairi.
Saat dikonfirmasi, Bupati Dairi, Vickner Sinaga menyebut bahwa pemotongan anggaran tersebut akan berdampak pada keuangan Pemkab Dairi tahu 2026.
"Ayo kita pikirkan bersama. Kenyataannya Dairi dipotong Rp 150 Milyar, " ujar Vickner Sinaga, Kamis (9/10/2025).
Akibatnya, biaya yang rutin dikeluarkan pun menjadi terancam. Salah satunya gaji dan tunjangan kinerja para pegawai
"Anggaran biaya rutin pun terancam. Kurang Rp 50 miliar untuk membayar gaji dan tunjangan kinerja pegawai saja, " katanya.
Menyikapi hal tersebut, pihaknya saat ini tengah mencari solusi untuk menutup kekurangan tersebut bersama DPRD Dairi.
"Kami sedang kerja ekstra keras untuk mencari jalan keluar bersama DPRD Dairi, dalam 2 hari ini, " tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution menilai perlu untuk memperhatikan kabupaten/kota dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil.
"Tadi juga kan kami bersama para gubernur ke Kemenkeu tentang hal tersebut, tadi kita hanya memberi informasi dampak dari pemotongan ini mungkin untuk di provinsinya berimbas ada, tapi untuk kabupaten-kabupaten yang kecil itu yang kasihan, seperti kita di Nias ataupun di daerah lain yang PAD-nya kecil, daerah afirmasi kalau bisa lebih diperhatikan lah," ucap Bobby Nasution, Selasa (7/10/2025).
Anggaran untuk Pemprovsu sendiri dipotong hingga Rp1,1 triliun di tahun depan. Angka itu dinilai memang berimbas, tapi lebih terasa bagi kabupaten yang memiliki PAD kecil.
"Rp 1,1 triliun," katanya.
Dengan pemotongan anggaran itu, Bobby akan tetap fokus memprioritaskan lima program unggulan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyarankan supaya kepala daerah untuk mengubah RPJMD guna menyiasati pemotongan anggaran.
"Kita prioritaskan dulu lima program, dan juga kalau memang masih berlanjut tadi disarankan juga perubahan RPJMD," pungkasnya.
(Cr7/tribun-medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
| Marak Aksi Pencurian Meteran Air di Sidikalang, Perumda Lae Nciho Minta Pelanggan Lapor Polisi |
|
|---|
| Bupati Dairi Rotasi 3 Camat dan Kepala Puskesmas, Ini Daftar Namanya |
|
|---|
| Beredar Isu Dugaan Jual Beli Jabatan di Dairi, Ini Tanggapan Anggota DPRD Sumut |
|
|---|
| Truk Muatan Inti Sawit Tabrak 3 Mobil di Jalur Lae Pondom Diduga karena Rem Blong, Ini Kata Polisi |
|
|---|
| Massa Bakar Mess hingga Keluarkan 12 Alat Berat di Lahan Perusahaan PT Gruti Dairi |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.