Sambil Menginang, Boru Ginting Memohon ke Presiden Usai Rumahnya Digusur Pemko Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Rasa sirih dan pinang menjadi begitu getir larut dalam sedih bagi Boru Ginting, perempuan baya yang kehilangan tempat tinggal usai rumahnya digusur Pemko Medan.

Rumah dan keluarganya digusur Pemko Medan di atas aset milik Pemko Medan di kawasan Jalan Flamboyan, Senin (24/11/2025). 

"Keluar paksa oleh pemerintah. Ini tanah orangtua kami dari 1950. Asal kami urus suratnya adalah masalah dari lurah. Tapi apa daya kami? Gak ada mediasi pun," katanya dengan nada lirih. 

Rumah kayu sederhana yang sudah 25 tahun menjadi tempat bernaung kini hancur. Dia dan keluarga dipaksa direlokasi tanpa ada kompromi dari pihak Pemko Medan. 

"Kami 25 tahun disini, apa daya kami banyaknya yang datang begitu. Mohon lah Kepada yang di atas, Pak Presiden supaya kami dibantu.  

Gak sanggup lagi kami. Kek gini keadaan kami. Pak Presiden kami mohon perhatian rakyat di bawah ini. Tahun 50 bapak kami pejuang dulu zaman Belanda," katanya 

"Barang kami dikeluarkan, dihancurkan rumah-rumah kami. Dibiarkan kami ngomong sementara alat beratnya hancurkan rumah kami. Tolong lah kami," ungkap boru Ginting.
 
Sebelumnya, sejumlah warga yang sudah puluhan tahun menempati area tersebut, tak kuasa menahan tangis saat petugas mulai menurunkan bangunan mereka satu per satu.

Jerit warga beradu dengan kepentingan program prioritas nasional, yaitu Sekolah Rakyat dan gedung untuk MBG 

Penertiban ini merupakan langkah besar Pemerintah Kota Medan dalam merebut kembali aset seluas 26 hektare yang selama ini digarap masyarakat.

Dari total luas tersebut, 6 hektare berhasil dikosongkan dalam aksi pengamanan aset hari ini.

Seorang warga terlihat harus bersitegang, menolak untuk ditertibkan petugas.

Mereka mengklaim sudah puluhan tahun menempati lahan, dan memakai lahan untuk usaha. 

Lahan yang ditertibkan akan segera dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Di atas area itu, pemerintah pusat menyiapkan dua proyek prioritas nasional, pembangunan Sekolah Rakyat dan gedung SPPBG untuk MBG.

Keduanya mulai dikerjakan pada Desember mendatang, usai lahan diserahkan secara resmi dari Pemko Medan.

Di tengah proses penertiban, beberapa warga sempat menyampaikan bahwa mereka telah tinggal dan mengusahai lahan itu selama lebih dari 25 tahun.

Namun, Pemko Medan menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan HPL 1 Tanjung Selamat, aset resmi milik pemerintah.

Sebagai langkah mitigasi atas dampak sosial, Pemko Medan menyiapkan relokasi bagi warga terdampak.

Mereka difasilitasi pindah ke rumah susun milik pemerintah di Rusunawa Tanjung Mulia, Kayu Putih, Medan Labuhan.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemko Medan, Sofyan, yang memimpin langsung penertiban, mengatakan total lahan aset resmi Pemko Medan 26 hektare. Secara bertahap akan diambil alih. 

"Hari ini kita melakukan pengamanan aset Pemko Medan di Tanjung Selamat, Kecamatan Tuntungan. Dari total 26 hektare, area yang sudah dikosongkan ini akan dipakai untuk pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian PUPR. Di sini juga akan didirikan SPPBG untuk MBG, dua program prioritas nasional," katanya. 

Sofyan tak menampik adanya penolakan keras dari warga yang sudah mendiami lahan, kurang lebih selama 25 tahun. Pun demikian mereka menyiapkan solusi relokasi 

"Memang ada warga yang mengaku sudah mendiami kawasan ini hingga 25 tahun. Namun karena ini adalah aset pemerintah, kita relokasi mereka ke Rusunawa Tanjung Mulia sebagai bentuk tanggung jawab sosial," katanya. 

Sementara alat berat terus bekerja, beberapa warga terlihat memeluk barang-barang mereka, menatap lama rumah yang selama ini menjadi tempat berteduh.

Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa langkah ini adalah bagian dari pembangunan fasilitas publik yang diyakini membawa manfaat luas bagi masyarakat Medan dalam jangka panjang.

Data terupdate, untuk tahap awal ada sebanyak 4 Kepala Keluarga yang ditertibkan. Mereka akan direlokasikan ke Rusunawa Tanjung Mulia sebagai bentuk tanggung jawab sosial Pemko Medan. 

"Tadi ada 4 Kk di lahan 6,08 hektare yang direlokasikan. Ya mestinya ada tahap lanjut, dari pihak BKAD Kota Medan yang akan memetakan dan merencanakannya," pungkas Sofyan. 

(Dyk/Tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan