Unras DPRD Sumut, Mahasiswa USU Bawa Poster Bertuliskan Ini

"Kami bulan mau menemui polisi, kami kamu menemui wakil rakyat anggota DPRD. Anda siapa?" balas orator aksi 

Kondisi tersebut memicu kekecewaan para mahasiswa yang sejak awal menuntut agar wakil rakyat bersedia mendengar langsung suara mereka.

Di lokasi, massa mendapat pengawalan ketat dari ratusan aparat keamanan berseragam. Tak hanya itu, sejumlah aparat berpakaian sipil juga tampak mengelilingi area aksi.

Ketegangan sempat terjadi ketika mahasiswa berupaya mendekati pintu masuk gedung DPRD.

Aksi saling dorong antara massa dan aparat tak terhindarkan setelah mahasiswa merasa aspirasi mereka diabaikan.

Meski demikian, aksi tetap berlangsung kondusif. Secara bergantian para orator menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sembilan tuntutan yang mereka nilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti pemerintah.

Pertama, mahasiswa menuntut pemerintah menjaga harga BBM tetap stabil serta memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan hanya diterima kelompok yang berhak.

Kedua, mereka mendesak adanya efisiensi dan transparansi dalam pengalokasian APBN maupun APBD dengan memprioritaskan anggaran pada program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Ketiga, massa menolak segala bentuk dwifungsi Polri serta meminta peningkatan transparansi dan akuntabilitas di tubuh institusi kepolisian.

Keempat, mahasiswa meminta pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menggantinya dengan program pemenuhan gizi masyarakat yang dinilai lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Kelima, mereka mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran mengembalikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Keenam, mahasiswa meminta pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang telah lama diperjuangkan berbagai kelompok masyarakat.

Ketujuh, massa menuntut pertanggungjawaban pemerintah terkait penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sekaligus mendesak penindakan tegas terhadap praktik pertambangan ilegal.

Kedelapan, mahasiswa meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik, khususnya sektor kelistrikan dan penyediaan air bersih.