PRABOWO Incar Bos-bos BUMN yang Bikin Tekor Negara, Libatkan KPK-Kejagung

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden RI PRabowo Subianto mengincar bos-bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bikin tekor negara dengan perkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berlanjut.

Usai menghapus bonus atau tantiem, Prabowo akan mengejar bos-bos badan pelat merah yang dianggap memakan kekayaan negara dengan melibatkan aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum yang bakal dilibatkan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Tujuannya satu, untuk mengungkapkan biang keladi di balik tekornya badan usaha pemerintah itu. 

Baca juga: ZASKIA dan Hanung Tolak Damai Karyawannya Dipukul Oknum TNI, Komitmen Proses Hukum

Biang tekor

Prabowo mengungkapkan, para bos BUMN tersebut telah menjadi biang tekor. 

Saat perusahaan merugi, mereka justru mengambil keputusan untuk menambah bonus maupun tantiem yang dimakan untuk kalangannya sendiri. 

Kepala Negara bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai tindakan tercela.

“Perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri, berengs*k banget itu," kata Prabowo, dalam pidatonya di acara puncak Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Baca juga: Akhirnya Minta Maaf, Pasutri Kepsek dan Guru di Pandeglang Karaoke Pelukan Pakai Smart TV Prabowo

Aset BUMN belasan triliun

Terlebih, aset-aset BUMN luar biasa besar. Jika seluruh aset yang dikelola BUMN dikumpulkan, nilainya mencapai 1.000 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau 1 triliun dollar AS, ekuivalen Rp 16.679.009.100.000.000 atau Rp 16.679 triliun (kurs rupiah Rp 16.667). 

Seharusnya dengan aset sebesar itu, BUMN tidak merugi. Oleh karenanya, ia berencana mengirim Kejaksaan hingga KPK untuk mengusutnya. 

“Saya mau kirim Kejaksaan dan KPK untuk ngejar-ngejar itu. Bagaimana saudara, perlu dikejar atau tidak? Nanti dibilang Prabowo kejam,” kata dia.

Minta waktu 2-3 tahun Ia pun meminta waktu sekitar 2-3 tahun untuk membereskan hal itu. Rentang waktu ini juga harus dimanfaatkan BUMN untuk berbenah. 

Baca juga: PERINGATAN KERAS Presiden Prabowo ke Dedi Mulyadi: Tapi Kalau Brengsek, Saya Usut Kau