KINERJA Menkeu Purbaya Ternyata Disorot Mahfud MD, Salut Hantam Korupsi hingga Kecurangan Pajak

TRIBUN-MEDAN.com - Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD ternyata menyoroti kinerja Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini.

Bahkan Mahfud MD salut terhadap Purbaya yang menghantam korupsi hingga kecurangan pajak.

Profesor bidang hukum tata negara itu mengapresiasi Purbaya yang penuh gebrakan padahal belum segenap sebulan menjabat.

Seperti diketahui, Purbaya dilantik Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani sebagai bendahara negara pada Senin (8/9/2025), atau 28 hari lalu.

Dengan gaya komunikasi blak-blakan bak konoi, Purbaya langsung menyedot perhatian.

Baca juga: Kortas Tipidkor Tetapkan Halim Kalla dan Eks Dirut PLN Jadi Tersangka Korupsi PLTU 1 Kalbar

Tak hanya, menarik dalam pernyataan, Purbaya juga langsung beraksi mengubah kebijakan keuangan negara termasuk menempatkan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun ke bank BUMN.

Purbaya juga tegas dalam hal perpajakan dan kepabeanan.

Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menekankan akan mengejar wajib pajak yang memiliki tunggakan jumbo.

Ia juga mengultimatum Direktur Jenderal Bea dan Cukai agar tegas memburu importir ilegal.

Mahfud salut dengan ketegasan Menkeu Purbaya.

Baca juga: MENKEU Purbaya Tak Goyang Kena Senggol Luhut, Tetap Potong Anggaran MBG yang Tak Terserap

"Salut kpd Menkeu Pak Purbaya. Dia tdk membebani rakyat dgn pungutan pajak-pajak baru. Dia sikat korupsi. Dia lakukan efektifitas dan efisiensi di K/L & BUMN. Dia mulai hantam korupsi dan ilegalitas di perpajakan dan kepabeanan. Trs maju, Pak. Bravo," tulis Mahfud di akun X pribadinya @mohmahfudmd, Senin (10/6/2025).

Kejar Wajib Pajak Jumbo

Mengutip Kompas.com, Purbaya menargetkan tambahan penerimaan dari penunggak pajak besar.  

Kementerian Keuangan mencatat ada 200 wajib pajak dengan nilai tunggakan sekitar Rp 60 triliun.

"Dalam waktu dekat akan kami tagih, dan mereka enggak akan bisa lari," tegasnya, dilansir dari Kompas.com, Selasa (23/9/2025).

Untuk mempercepat penagihan, Kemenkeu menggandeng Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan PPATK.

Baca juga: LUHUT Peringatkan Menkeu Purbaya Tak Perlu Ambil Anggaran MBG: 380 Ribu Tenaga Kerja yang Terserap

Purbaya menambahkan, strategi ini juga didukung perbaikan sistem Coretax, pemberantasan rokok ilegal, dan stimulus Paket Ekonomi 2025. 

Selain itu, ia juga menolak adanya tax amnesty atau pengampunan pajak seperti yang sempat dilakukan pada era kepemimpinan Sri Mulyani. 

Ultimatum Kepabeanan

Semenara itu, Menkeu Purbaya mengultimatum Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama untuk menangkap importir ilegal agar pemberantasan produk impor ilegal bisa langsung ke akarnya.

Hal ini diungkapkan Purbaya saat mengunjungi Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).

"Jadi Pak Dirjen, yang gini-gini orang enggak boleh lepas ya. Kalau barang kan gampang, tapi kalau orangnya tetap berkeliaran, besok dia impor ilegal lagi," ujar Purbaya, dikutip dari Kompas.com.

Purbaya meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tidak hanya menyita dan menelusuri pabrik asal barang-barang impor ilegal, tetapi juga menelusuri siapa individu atau kelompok yang telah melakukan impor ilegal itu dan memberikan hukuman yang layak kepada para pelaku agar mereka benar-benar jera.

 "Saya ingin memberi pesan ke importir ilegal, sekarang enggak bisa lari lagi. Anak buahnya juga jangan main-main," tegas Purbaya.

Pemberantasan impor ilegal hingga ke akarnya perlu dilakukan lantaran selama ini praktik tersebut telah mengurangi pendapatan negara dan mengganggu pasar dalam negeri.

"Tidak hanya itu saja, di tempat yang ada bisnis ilegal jadi mengalami kompetisi yang enggak fair. Ke depan akan kita perbaiki itu," tambahnya.

(Tribun-Medan.com)

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan