Berita Nasional

Presiden Prabowo Tanggung Jawab Utang Whoosh, Tak Masalah Harus Bayar Rp 1,2 Triliun Per Tahun

Prabowo menegaskan kesiapannya untuk membayar utang proyek Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahunnya.

|
Sekretariat Presiden
UTANG PROYEK WHOOSH - Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan persnya setelah meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, pada Selasa (4/11/2025). Presiden Prabowo Subianto mengaku akan mengambil alih proyek kereta cepat Whoosh dan siap membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahunnya. 

 AHY Datangi Istana Temui Presiden Bahas Whoosh

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diundang ke Istana Kepresidenan Jakarta oleh Presiden Prabowo, tepatnya pada Senin, (3/11/2025).

AHY hadir ke Istana untuk rapat bersama Presiden yang salah satunya membahas masalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh.

"Ya tentu kita ingin melihat berbagai isu ya, termasuk KCIC Jakarta Bandung," kata AHY.

Ia mengatakan terdapat sejumlah permasalahan mengenai kereta cepat tersebut yang harus dicarikan solusinya segera. 

Termasuk salah satunya soal restrukturisasi utang.

"Iya (restrukturisasi)," katanya.

Danantara Punya Sejumlah Opsi untuk Tangani Utang Whoosh

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengaku telah mengantongi sejumlah opsi untuk membereskan pembayaran utang proyek kereta cepat.

Namun, ia belum ingin membeberkannya karena semua opsi tersebut masih dikaji secara mendalam.

"Ada beberapa opsi. Ini masih dalam pengkajian," kata Rosan ketika ditemui di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025) malam.

Nantinya, hasil kajian ini akan ia paparkan terlebih dahulu ke beberapa kementerian yang memiliki keterkaitan dalam proyek kereta cepat.

Antara lain Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan lain-lain.

"Jadi saya maunya ini kami evaluasi mendalam, baru kami duduk bersama (dengan kementerian-kementerian lain), kami kaji opsi yang mana, ya itu yang kami tentukan," ujar Rosan.

Oleh karena itu, Rosan memilih untuk tidak mengungkapkan berbagai opsi tersebut ke publik sebelum dibahas dan dimatangkan bersama kementerian terkait.

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved