KAESANG Sebut Ada Pihak yang Ingin Benturkan Jokowi dengan Prabowo: Ada yang Ingin Perpecahan

TRIBUN-MEDAN.com - Kericuhan yang terjadi selama demo mulai ditunggangi orang-orang yang memiliki keinginan jahat. 

Demo yang awalnya menuntut pembubaran DPR kini berujung pada anarkis dan penyerangan ke kantor Polisi. 

Aksi demo ini mengakibatkan 5 orang tewas dan puluhan luka-luka. 

Demo yang mulai disisipi oleh orang-orang yang ingin negara ribut ini sudah dibaca oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. 

Kaesang mengatakan ada pihak yang mencoba membenturkan Prabowo dengan Jokowi. 

"Kami mendukung penuh kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Program-program pro-rakyat dan pemberantasan korupsi merupakan program penting yang mendesak untuk terus dilanjutkan," kata Kaesang dalam keterangannya, Senin (1/9/2025).

Dia mengatakan bahwa pihak yang menarasikan konflik Prabowo dan Jokowi sebagai pengadu domba.

"DPP PSI dengan tegas menyatakan bahwa itu adalah bohong dan menyesatkan. Ini adalah adu domba yang menginginkan perpecahan antar-pemimpin dan anak bangsa," kata dia.

Baca juga: Mahasiswa Blokade Jalan Kapten Maulana Lubis, Melanjutkan Aksi ke Gedung DPRD Sumut

Baca juga: NASIB Ajie Karim Anggota DPRD Sumut Usai Videonya Asyik Dugem Saat Rakyat Demo Viral

Baca juga: LARAS Demo Unjuk Rasa Dugaan Cawe-cawe Jabatan Inspektorat Medan

Dia lalu menyinggung soal Kongres PSI 2025 di Solo yang telah menegaskan dukungannya kepada Prabowo.

"Merah Putih kata Bapak Presiden Prabowo; Merah Putih kata PSI!" tandasnya.

12 poin sikap Prabowo

Presiden RI Prabowo Subianto didampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hingga Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sikap terkait aksi demo masyarakat di depan Gedung DPR Jakarta hingga berbagai wilayah Indonesia.

Dari beberapa poin yang disampaikan Prabowo di hadapan awak media pada Minggu (31/8/2025), satu di antaranya menyinggung besaran tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bakal dicabut.

Soal tunjangan DPR ini memang menjadi salah satu polemik yang dikritik massa aksi demo di Jakarta dan sejumlah wilayah.

Gelombang demonstrasi besar-besaran sejak 25 Agustus 2025 dipicu kemarahan publik terhadap pernyataan kontroversial sejumlah anggota DPR terkait gaji dan tunjangan DPR Rp50 juta, serta tuntutan reformasi lembaga legislatif.