Pengakuan Puan Maharani Ungkap Kondisi DPR Usai Demo, Klaim Wakil Rakyat Sudah Berbuat Perubahan

TRIBUN-MEDAN.com - Puan Maharani mengundang tokoh lintas profesi untuk mengungkapkan situasi terkini di DPR RI pasca demo besar-besaran di Indonesia.

Putri Megawati Soekanorputri itu mengklaim sudah ada beberapa perubahan yang dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia.

Dan, ditegaskannya, ada beberapa informasi yang menurutnya pantas untuk diluruskan.

Seperti diketahui bersama, demo skala besar terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia.

Di beberapa kota, demo DPR RI ini berjalan anarkis hingga terjadi pembakaran gedung dan penjarahan.

Bahkan, sudah ada beberapa korban jiwa selama terjadinya demo.

Adapun latar belakang demo adalah masyarakt meminta evaluasi gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Masyarakat juga kecewa akan ucapan beberapa anggota DPR RI yang dinilai sudah menyakit perasaan.

"Saya minta maaf jika ada anggota yang bertutur atau berlaku kurang berkenan,” kata Puan di depan sejumlah tokoh yang tergabung dalam kelompok Mujadalah Kiai Kampung, Kamis (4/9/2025) mengutip kompas.com.

Kepada para tokoh lintas profesi itu, Puan menyampaikan bahwa polemik yang terjadi belakangan ini muncul akibat adanya kesalahan informasi di masyarakat. 

“Memang ada beberapa informasi yang beredar, tapi tidak semuanya sesuai fakta,” ucap Puan.

Soal Kenaikan Tunjangan

Politikus PDI-P itu mencontohkan isu mengenai kenaikan gaji hingga pemberian tunjangan kompensasi rumah yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. 

Puan memastikan bahwa tunjangan tersebut saat ini sudah dihentikan dan DPR juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. 

"Tidak pernah ada kenaikan gaji. Terkait tunjangan perumahan, per 31 Agustus sudah dihentikan. Moratorium sudah diberlakukan untuk kunjungan luar negeri, terutama oleh komisi, kecuali untuk agenda konferensi kenegaraan yang betul-betul mewakili negara,” kata dia. 

Dalam forum tersebut, Puan juga menegaskan bahwa DPR RI akan melakukan transformasi kelembagaan secara menyeluruh. 

Salah satunya dengan memperkuat transparansi dengan mempublikasikan segala kegiatan melalui situs resmi DPR RI. 

“Kami sungguh-sungguh ingin melakukan transformasi kelembagaan. DPR harus lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel,” kata Puan.

Puan juga memastikan bahwa DPR RI ke depan akan mengutamakan kualitas dalam melaksanakan kerja-kerja legislasi, termasuk meningkatkan partisipasi publik yang bermakna dalam pembahasan undang-undang. 

"Kami ingin mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Tapi tentu ada juga UU yang perlu dibahas cepat karena kebutuhan mendesak pemerintah,” kata Puan.

Pertemuan itu dihadiri sejumlah tokoh, antara lain, peneliti senior BRIN Siti Zuhro, Wakil Ketua MUI Marsudi Syuhud, eks Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, hingga pakar komunikasi Effendi Gazali.

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan