PENGAKUAN Dedy Mulyadi soal Gaji dan Tunjangan Plus Dana Operasional Rp 21,6 Miliar per Tahun

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah dikabarkan mendapat gaji dan tunjangan hingga Rp 33 miliar per tahun, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi akhirnya blak-blakan soal penghasilan yang dia terima.

Lewat akun Instagramnya @dedimulyadi71, Dedi mengatakan bahwa besaran gaji dan tunjangan yang dia dapat mencapai Rp 8,1 juta per bulan. 

Dedi mencoret sejumlah anggaran yang tidak diperlukan, seperti anggaran baju dan mobil dinas.

"Jadi baju dinas gubernur Jawa Barat itu tidak ada. Bajunya beli sendiri karena saya bukan yatim piatu. Kemudian mobil dinas, saya tidak mengambilnya," ujar Dedi lewat video di akun Instagramnya yang diunggah, Jumat (12/9/2025). 

Dedi juga mengurangi anggaran dinas yang awalnya Rp 1,5 miliar, menjadi Rp 750 juta dan kembali dikurangi menjadi Rp 100 juta per tahun. 

Mantan Bupati Purwakarta itu menyebut sudah menghabiskan Rp 74 juta dari anggaran dinas yang tersedia. 

Dedi juga menjelaskan soal biaya operasional yang didapatkannya berdasarkan peraturan pemerintah. 

Adapun biaya tersebut 0,15 persen dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD). 

"Dan diperkirakan APBD Provinsi Jawa Barat 0,15 persen dari realisasi PAD itu Rp 28 miliar. Dari Rp 28 miliar itu dibagi dua, gubernur dan wakil gubernur. Gubernur 75 persen dan wakil gubernur 25 persen. Maka jatuhnya yang saya peroleh Rp 21,6 miliar per tahun," ujar Dedi. 

Dedi kemudian menjelaskan untuk apa saja uang itu digunakan. 

Dia mengatakan, uang itu digunakan untuk menolong masyarakat yang membutuhkan, seperti membangun jembatan dan rumah warga yang tidak mampu, membiayai orang sakit, serta sejumlah kegiatan sosial lainnya. 

Dedi mengatakan, siap jika dana operasional itu dihapus. Namun, hal itu nantinya akan berdampak pada masyarakat. 

"Saya bersedia (dana operasional) dihapus, tetapi kalau biaya operasional dihapus, maka nanti masyarakat atau berbagai kalangan yang menemui gubernur dan minta bantuan gubernur karena berbagai peristiwa yang dialaminya secara mendadak dan belum teranggarkan di APBD, nanti akan mengalami hambatan," kata Dedi. 

"Yang dirugikan bukan saya dan keluarga, tapi yang dirugikan adalah masyarakat yang semestinya mendapat bantuan," ujar Dedi menambahkan.

Tak Layani Utang

Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan melayani aduan warga terkait persoalan utang piutang yang datang ke kediamannya di Lembur Pakuan. 

Menurutnya, hal itu di luar kewajiban negara. 

“Yang mengalami problem keuangan karena utang piutang, mohon maaf kami tidak mungkin dilayani. Karena itu sudah di luar kewajiban kami sebagai penyelenggara negara,” ujarnya. 

Dedi menyebut hampir setiap hari puluhan bahkan ratusan warga mendatangi rumahnya untuk menyampaikan keluhan. 

Semua aduan terlebih dahulu dicatatkan di pos pengaduan yang dijaga stafnya. 

“Yang pertama saya berharap kepada yang berkunjung, berkunjunglah langsung ke pos pengaduan. Di situ ada Windy, ada Mega, ada Haji Mumu. Seluruh pengaduannya kami catatkan dan setelah dicatatkan ada yang kami tindaklanjuti,” ucapnya. 

Ia menegaskan pengaduan yang ditindaklanjuti umumnya berkaitan dengan masalah kesehatan, hukum, dan pendidikan. 

Namun ada pengecualian untuk persoalan keuangan yang berhubungan dengan kebutuhan medis. 

“Problem keuangan, utang piutang yang ditimbulkan karena berobat, misalnya sebelum punya BPJS dia terpaksa harus menggadai rumahnya untuk berobat, kami akan membantu sekemampuan kami,” katanya.

Menurut Dedi, kondisi tersebut bukan semata-mata masalah pribadi melainkan akibat negara belum menyiapkan fasilitas pengobatan memadai. 

Ia juga menyoroti keluhan warga soal biaya non-medis selama menjalani perawatan. 

“Kami juga akan berusaha sekemampuan kami untuk membantunya. Karena memang saya paham bahwa ketika orang sakit seluruh penghasilannya berhenti,” tuturnya. 

Bantuan, kata Dedi, bisa dilakukan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) maupun secara pribadi. 

“Untuk itu seluruh kegiatan-kegiatan tersebut kami sajikan sebagai bagian layanan kami kepada masyarakat. Baik layanan sebagai gubernur maupun layanan sebagai pribadi,” ujarnya. 

Dedi berharap perekonomian masyarakat segera membaik, lapangan kerja terbuka, dan beban biaya berobat berkurang. 

“Semoga ekonomi semakin baik, semoga lapangan kerja semakin terbuka, dan semoga kita semua disehatkan sehingga terbebas dari beban hidup yang berat untuk berobat,” katanya.  (*/tribunmedan.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan