NASIB Karyawan Pabrik di Makassar Kena PHK Gegara Tanya Soal BPJS Ketenagakerjaan, 13 Tahun Sia-Sia

Langkah pemda dinilai pasif dalam mengantisipasi PHK.

Basri Abbas mencontohkan terkait program Satuan Tugas (Satgas) PHK dibentuk pemerintah pusat.

Namun keaktifan Satgas tersebut dipertanyakan pihak pekerja.

"Tidak ada sinkronisasi program satgas PHK, kesejahteraan buruh, belum ada follow up, tidak pernah ada rapat pimpinan serikat, pengusaha. Tidak ada di daerah. Tidak ada evaluasi melibatkan buruh dan pengusaha agar ada rumusan, mencegah ini," jelas Basri Abbas.

Dirinya mengaku Satgas ini sejatinya bisa jadi solusi mencegah PHK.

Namun sayangnya, menurut Basri Abbas, pemerintah daerah belum menginisiasi.

Disisi lain, persoalan lapangan kerja juga masih belum ditemukan solusinya.

Basri Abbas mengakui adanya pelaksanaan job fair dibeberapa titik, tetapi baginya hanya seremonial saja.

"Hanya mengganti pekerja PHK. Ada masuk dan ada keluar. Itu hanya rekrutmen mengganti PHK," jelasnya.

Basri Abbas melihat banyak perusahaan melakukan PHK dahulu, kemudian membuka rekrutmen dari job fair.

Sehingga bagi Basri Abbas, perekrutan itu bukan murni membuka lapangan pekerjaan.

Namun mencari pengganti pegawai yang sebelumnya di PHK.

"Bahkan Terjadi efisiensi, PHK mungkin 100, terus dibuka 50. Itu banyak terjadi," katanya.

Lapangan pekerjaan baru dinilai masih minim.

Basri Abbas melihat secercah harapan baru dari kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).