SAID DIDU Sebut Prabowo Dalam Tekanan Jokowi, Singgung Pemakzulan Gibran dan Dukungan 2 Periode

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden ke tujuh Joko Widodo disebut dua kali menekam Presiden Prabowo. Hal ini diungkap oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.

Pernyataan ini disampaikan Said Didu melalui akun X miliknya, @msaid_didu, pada Minggu (21/9/2025).

Dalam unggahannya, Said Didu menyebut dua momen yang menurutnya menunjukkan adanya 'ancaman' politik dari Jokowi kepada Prabowo.

Pertama, pada 6 Juni 2025, terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kedua, pada 19 September 2025, ketika Jokowi secara terbuka menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Gibran untuk melanjutkan ke periode kedua.

“Sudah 2 (dua) kali Jokowi ‘mengancam’ Presiden @prabowo: 1) 6 Juni 2025: soal pemaksulan Gibran. Pemilihan Presiden itu satu paket, maknanya: kalau mau jatuhkan anak saya, maka Prabowo juga harus jatuh," tulis Said Didu melalui melalui akun X atau Twitter miliknya, @msaid_didu, pada Minggu (21/9/2025).

"2) 19 September 2025: Jokowi perintahkan dukung Prabowo-Gibran 2 periode, maknanya: kalau Prabowo mau maju jadi Capres 2029 maka harus bersama anak saya (Gibran),” bebernya.

Baca juga: Calvin Verdonk Sah Jadi Pemain ASEAN Pertama Main di Liga Prancis, Dipuji Presiden Lille

 Baca juga: Wahyudin Moridu Bakal Balik Jadi Supir Truk Usai Dipecat PDIP, Janji Temui Warga untuk Pamitan

Pernyataan Said Didu pun menuai beragam komentar dari masyarakat.

Sebagian besar sepakat dengan Said Didu, sebagian lainnya mempertanyakan kebenaran soal 'cawe-cawe' Jokowi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Soal Pemakzulan Gibran, Jokowi: Prabowo-Gibran Satu paket

Ancaman kepada Prabowo yang dimaksud Said Didu merujuk pernyataan Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (6/6/2025).

Jokowi menyatakan Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu menjawab sorotan publik dan media terkait surat yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI yang mendesak agar Gibran dimakzulkan.

“Ya negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai ketatanegaraan kita,” ujar Jokowi dikutiup dari Kompas.com.