Rudy Tanoe Sah Status Tersangka, KPK Serius Usut Korupsi Bansos Beras

Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo atau Rudy Tanoe merupakan pengusaha asal Surabaya, Jawa Timur yang lahir pada 16 Januari 1964.

Sebelum menjadi pengusaha, dia merupakan lulusan dari University of San Fransisco dengan gelar Master di bidang Administrasi Bisnis pada tahun 1989.

Saat jadi tersangka, Rudy Tanoe menjabat sebagai Dirut PT Dosni Roha Indonesia.

Selain itu, dia juga menjadi Dirut PT Dos Ni Roha (DNR) Distribution yang bergerak di bidang rantai pasok secara luring maupun daring.

Rudy Tanoe juga sempat menjabat sebagai Dirut PT Zebra Nusantara (ZBRA) pada tahun 2021.

Dikutip dari Dokumen Bursa Efek Indonesia (IDX) pada April 2021, dirinya memegang 77,7 persen saham dari perusahaan yang dipimpinnya.

PT Zebra Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi umum berupa taksi dan beroperasi di Surabaya, Jawa Timur.

Di industri media, dia  memimpin MNC SkyVision menjadi operator Direct To Home (DTH) terbesar di Indonesia.

Perusahaan Rudy Tanoe Pernah Peroleh Proyek Bansos Beras Kemensos Tahun 2020

PT Dos Ni Roha (DNR) memang pernah mengakui memperoleh proyek bansos berupa beras dari Kementerian Sosial (Kemensos) pada September-Oktober 2020 lalu.

Hal ini diketahui ketika saat itu ramai terkait viralnya proyek penguburan bansos presiden yang rusak di sebuah lahan kosong di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, pada awal Agustus 2022.

Head of Corporate Communication PT DNR, Ida Widayani, mengungkapkan penunjukkan pihaknya oleh Kemensos untuk penyaluran bansos karena memang perusahaan memiliki keahlian di bidang distribusi logistik.

Dia mengatakan PT DNR dipercaya untuk menyalurkan bansos beras ke 15 provinsi di Indonesia.

“Sebagai perusahaan distribusi dan logistik yang berpengalaman serta memiliki infrastruktur, teknologi supply chain management dan jaringan di seluruh Indonesia, DNR itu dipercaya oleh Kemensos untuk menyalurkan bansos beras ke 15 provinsi di bulan September dan Oktober 2020,” katanya pada 3 Agustus 2022, dikutip dari Kompas.com.

Di sisi lain terseretnya PT DNR dalam kasus viralnya penguburan bansos presiden karena adanya pernyataan dari pihak PT JNE.