Reaksi Tegas Kapolri Listyo Sigit, Usut Keracunan Makan Bergizi Gratis, Semakin Banyak Siswa Korban

Per hari ini BGN mencatat, ada 45 dapur ditutup sampai waktu yang tidak ditentukan.

Puluhan dapur ini dianggap tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan.

"Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan.
Sampai semua penelitian, baik investigasi maupun perbaikan-perbaikan, sarana dan fasilitas selesai dilakukan," urai dia.

Beri Peringatan Tegas ke SPPG

Nanik meminta semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi SOP dan juknis.

BGN memberikan batas waktu 1 bulan pada SPPG untuk melengkapi SLHS (sertifikat layak izin dan sanitasi), kemudian sertifikat halal, dan sertifikat untuk penggunaan air
yang layak pakai dalam waktu 1 bulan.

"Kalau tidak memenuhi, tidak mempunyai sertifikat SLHS, sertifikat halal, dan juga sertifikat untuk kelayakan air yang bisa dikonsumsi, kami akan menutup SPPG," tegas Nanik.

Belum Ditemukan Unsur Kesengajaan

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya mengatakan, selama 9 bulan berjalan belum ditemukan unsur kesengajaan dalam insiden keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG).

BGN memastikan, jika ditemukan unsur kesengajaan maka pelaku bisa dipidanakan.

"Belum ada (yang dipidanakan), semua tidak ada unsur kesengajaan. Sebagian besar masih berprogres (diselidiki)," kata dia saat ditemui di Cibubur, Jawa Barat, Kamis (26/9/2025).

Ia memaparkan, jika terjadi insiden keamanan pangan maka dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibekukan sementara setidaknya 14 hari.

Kepolisian akan melakukan penyelidikan  dengan mengumpulkan keterangan serta alat bukti.

Tim Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga turun mengambil sampel makanan dan melakukan uji laboratorium.

Saat SPPG berhenti beroperasi sementara, BGN akan mengkaji dan evaluasi kelaiakan SPPG bersangkuatan apakah diizinkan kembali beroperasi atau tidak.

"Kami lihat fasilitasnya. Kalau fasilitasnya telah dilakukan perbaikan, kemudian perbaikan, bisa saja diizinkan dikeluarkan," tutur dia.