Berita Viral

Respons Gubernur Aceh Mualem, Bobby Nasution Minta Ganti Plat BL ke BK, tak Perlu Terpancing Emosi

Beginilah respons Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem terkait razia kendaraan plat BL Gubernur Sumut Bobby Nasution

|
Editor: Salomo Tarigan
Kolase/Kompas-Tribun Medan
GUBERNUR ACEH DAN SUMUT - Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Gubernur Sumut Bobby Nasution. Penyetopan kendaraan berplat BL dan plat luar Sumut oleh Gubernur Bobby, memicu reaksi publik 

TRIBUN-MEDAN.com -  Beginilah respons Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem terkait polemik Gubernur Sumut Bobby Nasution dan jajarannya meminta pengendara mobil yang menggunakan plat BL (plat nopol daerah Aceh) menggantinya menjadi plat BK (Sumut).

Seperti diberitakan Tribun-Medan.com, sebelumnya viral, Bobby Nasution bersama jajarannya  menghentikan truk berpelat BL dan meminta agar pelatnya atau mutasi.

Video yang viral dinarasikan razia, padahal Bobby mengatakan bukan razia tapi hanya sosialisasi terkait penggunaan pelat terhadap pengemudi dari luar daerah Sumut. 

Sejumlah tokoh mengomentari, termasuk Gubernur Aceh.

Muzakir Manaf menanggapi santai dan meminta masyarakat Aceh tetap tenang dan tidak terpancing dengan kebijakan menantu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Baca juga: BERDEBAR Anggota DPR Rieke Lihat Video Oknum Guru Karaoke Mesra Pakai Smart TV Bantuan Prabowo

TUNJUKKAN VIDEO - Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution menunjukkan tayangan video Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi yang menghentikan kendaraan operasional perusahaan yang bukan berplat Jabar, Senin (29/9/2025). Bobby minta para kepala daerah untuk mendata perusahaan perusahaan yang memakai kendaraan operasional bukan berplat Sumut.
TUNJUKKAN VIDEO - Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution menunjukkan tayangan video Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi yang menghentikan kendaraan operasional perusahaan yang bukan berplat Jabar, Senin (29/9/2025). Bobby minta para kepala daerah untuk mendata perusahaan perusahaan yang memakai kendaraan operasional bukan berplat Sumut. (TRIBUN MEDAN/INDRA GUNAWAN)


“Hana peu peduli tat, tanyoe tenang mantong, hana ta kira pih. Ta kira nyan angin berlalu, kicauan burung, yang merugikan dia sendiri. (Tidak perlu ditanggapi, kita tenang saja, tidak kita anggap pun. Kita anggap itu angin berlalu, kicauan burung, yang rugi dia sendiri),” tukas Mualem.

Hal ini disampaikan dalam forum resmi Pendapat Akhir Gubernur Aceh terhadap Rancangan Qanun Perubahan APBA Tahun Anggaran 2025 di ruang Serbaguna DPRA, Senin (29/9/2025) sore.

Kendati demikian, Mualem mengingatkan agar masyarakat Aceh tetap waspada bila kebijakan itu sampai merugikan langsung.

 “Tapi tanyoe ta wanti-wanti chit. Menyoe ka di peubloe, ta bloe. Menyeu ka gatai ta garoe. (Tapi harus kita wanti-wanti juga. Kalau sudah dijual, kita beli. Kalau gatal ya kita garuk,” tegas Mualem.

Pernyataan tersebut mengandung filosofi lokal yang dalam bahwa: Aceh tidak akan memulai konflik, tetapi tidak akan tinggal diam jika haknya diganggu.


Sikap ini mencerminkan prinsip kehormatan dan kedaulatan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh.

Di sisi lain, sikap tenang dan tidak reaktif dari Mualem terhadap kebijakan yang dinilai kontroversial dan berpotensi memicu ketegangan antarwilayah itu, patut dipuji.

Ia menegaskan bahwa masyarakat Aceh tidak perlu terpancing emosi atau melakukan tindakan balasan yang tidak produktif.

Bobby Bantah Razia, Resmi sosialisasi

Seperti diketahui, aksi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Bobby Nasution dan jajarannya menghentikan kendaraan berpelat BL asal Aceh di wilayah perbatasan Sumut-Aceh.

Menurut Bobby, langkah ini bukan karena sentimen terhadap Aceh, melainkan bagian dari upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut dari sektor pajak kendaraan.

Bobby menyebut, bahwa banyak kendaraan perusahaan yang beroperasi di Sumut tetapi masih menggunakan pelat dari luar daerah, sehingga pajaknya tidak masuk ke Sumut.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini akan diterapkan mulai 2026 dan menyasar semua kendaraan perusahaan yang berdomisili di Sumut.

Bobby juga menceritakan kronologi kejadian pada saat penyetopan mobil berpelat Aceh di Langkat.

"Jadi begini, beberapa hari lalu, kita sedang mengecek jalan yang amblas di arah Tangkahan. Ketika di sana, ada tiga kendaraan yang ditegur," jelasnya.

Dikatakannya, kendaraan pertama diberhentikan karena tonasenya melebihi kapasitas.

"Itu sudah bisa dilihat secara fisik dari muatan truknya. Ini milik PTPN. Yang kedua juga sama, muatan berlebih, tetapi ini mengangkut sawit di perusahaan swasta. Yang ketiga, tonase juga berlebih, ketika dilihat pelatnya itu pelat luar. Makanya itu kita sosialisasikan secara langsung, sama seperti yang dilakukan Bapak Gubernur Riau," ucapnya.

Bobby juga membantah kegiatan ini dilakukan dalam bentuk razia.

"Tidak ada. Resmi sosialisasi. Tidak ada melakukan penilangan. Kalau mau razia, ngapain jauh-jauh. Di Medan ini juga banyak pelat BL, kok, sering ketemu juga, tetapi tidak ada pemberhentian," katanya.

Dikatakannya, jika warga di luar Sumut hendak melintas di Sumut, silakan saja. Tidak ada larangan apa pun.

"Kalau melintas, silakan. Kalau pelatnya BL atau pelat BM yang melintas di Sumut, selagi perusahaannya berdomisili di daerah masing-masing, silakan," katanya.

Alasan di Balik Sosialisasi: Pajak Kendaraan

Bobby juga meminta bupati dan wali kota Sumut untuk mendata perusahaan yang beroperasi dan berdomisili di Sumut.

"Jadi, kita minta tolong didata yang domisilinya di Sumut, beroperasi di Sumut, tetapi menggunakan kendaraan operasionalnya di luar Pelat BK. Ini tolong disosialisasikan untuk mengganti pelatnya menjadi Pelat BK. Kenapa? Karena pajak kendaraannya enggak masuk," ucapnya.

Dikatakannya, penyetopan tersebut dilakukan di jalan provinsi.

Namun, memang untuk aturan (penggunaan pelat BK) belum diresmikan. Nanti akan diresmikan tahun 2026.

"Itu jalan provinsi, peraturannya belum diresmikan. Nanti tahun 2026 peraturannya akan diterapkan," katanya.

Diakui Bobby, peraturan penggunaan pelat BK belum dibuat. Masih dalam kajian Bapenda.

"Karena Bapenda minta suport melalui UPT dan kepala daerah, khusus bupati ataupun wali kota yang punya industri, yang punya pelatnya di luar pelat BK, pengoperasiannya di Sumut, tolong diganti. Tapi kalau hanya melintas, silakan. Di sini juga banyak kendaraan roda empat, roda dua yang memang digunakan nonomersial untuk keperluan pribadi, silakan saja," jelasnya.

Percakapan di Video Viral

Sebelumnya, video Gubernur Sumut Bobby Nasution melakukan pemberhentian sebuah mobil truk di Jalan Lintas Kabupaten Langkat viral dan menuai sorotan publik.

Hal itu dikarenakan mobil yang diberhentikan Bobby Nasution adalah mobil berpelat Aceh. Pantauan Tribun Medan dari video viral di akun Instagram Medancyber_official, terlihat awal mulanya Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut, Muhammad Suib, tiba-tiba telah menghentikan satu unit mobil truk berpelat Aceh.

Ia meminta sopir truk itu untuk turun dari mobilnya.

Dalam percakapan antara sopir dan Suib, ia meminta agar pelat yang digunakan di Sumut harus menggunakan pelat Sumut.

"Emang enggak marah sama abang. Hanya, Bang, ini kan kerja di Sumut (harus pakai pelat Sumut)," jelasnya.

Namun, sang sopir mengatakan mobil tersebut sudah dibeli orangtuanya di Aceh. Tetapi, hal itu dibantah kembali oleh Asisten Umum tersebut.

"Iya (dibeli sama orang tua), tetapi ini ada, ada loh, ada perusahaan. Perusahaan ini kerja di Sumut. Mobil dari perusahaan ini, pajaknya harus Pelat BK, supaya pajaknya ke Sumut, oke Pak, ya," terangnya.

Lantas, tiba-tiba Bobby datang dan mengecek mobil truk tersebut. Tak lama, Bobby berpesan agar informasi itu diberitahu ke bosnya.

"Biar bosmu tahu (informasi kalau di Sumut harus ganti Pelat Sumut agar PAD-nya ke Sumut). Kalau enggak (diberitahu), nanti bosmu enggak tahu. Ya sudah, itu saja. Hati-hati, Bang," terangnya.

Baca juga: Timnas Indonesia vs Arab Saudi Duel Hidup Mati Kualifikasi Piala Dunia, Berikut Daftar Pemain

Kebijakan ini langsung mendapat kecaman dari tokoh dan pejabat Aceh:

·         Bunda Salma, anggota DPRA, menyebut razia plat BL sebagai tindakan keliru dan berbahaya. Ia menilai kebijakan ini berpotensi merusak hubungan harmonis antara Aceh dan Sumut.

·         Sudirman Haji Uma, senator asal Aceh, melayangkan surat protes resmi ke Menteri Dalam Negeri. Ia menyebut tindakan Bobby arogan, emosional, dan melanggar aturan nasional tentang lalu lintas.

·         Azhari Cage, anggota DPD RI, menyindir Bobby dengan mengatakan, “Kalau plat BL dipermasalahkan, kenapa tidak sekalian minta paspor?” Ia menegaskan bahwa Aceh dan Sumut adalah bagian dari NKRI, bukan negara terpisah.

Data Perusahaan Kendaraan Operasionalnya 

 Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Bobby Afif Nasution memerintahkan kepala-kepala daerah di wilayahnya untuk mendata perusahaan-perusahaan yang kendaraan operasionalnya memakai plat kendaraan bukan dari Sumatera Utara.

Disebut ini sangat penting demi kemajuan Sumatera Utara.

Karena pembangunan infrastruktur di Sumut membutuhkan uang yang cukup besar. 

"Pak bupati dan pak wali kota serta pak wakil bupati dan pak wakil walikota kalau didaerahnya ada perusahaan yang operasihya di Sumut tapi kendaraan operasionalnya di luar plat dari Sumut BK dan BB tolong didata.

Saya tidak ada tendensius ke daerah tertentu, ini untuk semuanya," ujar Bobby saat acara Launching UHC  Prioritas Program Berobat Gratis Sumut Berkah di  Gedung Grha Bhineka Perkasa Jaya Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Senin (29/9/2025). 

Saat di acara ini Bobby pun heran mengapa kebijakannya soal ini bisa dipersoalkan, heboh dan viral di medsos.

Dianggap ini lazim dan sudah dilaksanakan di daerah-daerah lain.

Lebih Dahulu Dilakukan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

Di hadapan seluruh kepala daerah dan perwakilannya yang hadir, Bobby pun sempat menunjukkan video-video viral dari Gubernur yang lebih dahulu melakukan yang sama dengannya termasuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Selain itu juga ada diterapkan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat hingga Riau. 

"Ini kebijakan kita untuk mempertahankan keuangan kita. Mau dibilang kita nggak ada duit nggak apa apa. Kita butuh uang untuk, kita sangat butuh," kata Bobby. 

Bobby mengatakan selama ini yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah soal infrastruktur jalan yang rusak.

Untuk memperbaiki dan membangunnya kembali disebut butuh duit yang besar. Penerapan kebijakan ini disebut dianggap potensi yang tidak menambah beban. 

"Kita tidak menaikkan pajak, kita nggak nambahin pajak baru. Ini pajak yang normal. Tolong, saya minta pada Pak Bupati dicek perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya. Nanti kordinasi sama Dishub. Perusahaan yang beroperasi dan angkutan eperasionalnya harus plat BK atau BB. Kalau melintas silahkan (yang bukan kendaraan operasional perusahaan),"bilang Bobby. 

Menantu mantan Presiden ini bilang di daerah lain gak ada merespon kebijakan yang sama dengan berlebihan.

Ia merasa wajar kalau semua kepala daerah ingin meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD).

Pada saat acara launching UHC prioritas Bobby juga membagikan Dana Bagi Hasil (DBH) pada para Kepala Daerah.

Kabupaten Deli Serdang menjadi salah satu Kabupaten dengan penerima DBH paling besar. 

Baca juga: Isak Tangis Briptu Rizka Peragakan 30 Adegan Pembunuhan Brigadir Esco, Saya Bukan Pelaku

(/tribun-medan.com/dra/cr5/serambi). 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

 

Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved