Rahasia Jokowi Adakan Pertemuan Tertutup dengan Prabowo di Kertanegara, Bahas Gibran 2 Periode?

TRIBUN-MEDAN.com - Mendadak jadi sorotan Jokowi bertemu Presiden Prabowo Subianto secara tertutup di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, (4/10/2025)

Pertemuan keduanya berlangsung pada Sabtu siang. 

Kabar ini disampaikan langsung oleh Ajudan Jokowi, kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.

"Ya, betul (Pertemuan Joko Widodo dengan Prabowo di Kertanegara)," kata Syarif.

Pertemuan berlangsung selama dua jam, dari pukul 13.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB.

Sayangnya Syarif tak mengungkapkan apa yang dibahas oleh Jokowi dan Prabowo di Kertanegara tersebut. 

"Pertemuan dimulai pukul 13.00. Hampir 2 jam," tuturnya.

Setelah bertemu 2 jam secara tertutup, keduanya pun langsung melanjutkan agendanya masing-masing.

"Saat ini sudah selesai pertemuannya," pungkas perwira menengah kepolisian tersebut.

Seketika pertemuan antara Jokowi dan Prabowo ini pun langsung menuai rasa penasaran publik. 

Sebab, saat ini keluarga Jokowi sedang menjadi sorotan publik. 

Mulai dari ijazah Jokowi yang terus-terusan dituding palsu dan terbarunya, Roy Suryo berhasil mendapatkan salinan ijazah tersebut dari KPU. 

Dengan lantang Roy Suryo mengatakan bahwa ijazah Jokowi tersebut benar-benar palsu. 

“Ini menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan di buku ini tidak salah. Kami teliti bahannya sama. Sudah saya cek tinggal nanyi keluar. Yang diberikan oleh KPU adalah sama dengan yang kami teliti. Ijazah itu 99,99 persen palsu,” ungkapnya saat ditemui di Gedung Umat Islam Solo sebelum bedah buku Jokowi’s White Paper, Jumat (3/10/2025).

Disisi lain, putera Jokowi yang tak lain, Gibran Rakabuming kini ijazah juga turut dipermasalahkan. 

Bahkan Dosen IPB Dr Meilanie blak-blakan menyebut bahwa Wapres Gibran hanyalah lulusan SD. 

"Fix, kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD," tulis Meilanie di akhir analisisnya yang dibagikan melalui akun Facebook-nya beberapa hari lalu, dikutip pada Rabu, 24 September 2025. 

Namun ada hal yang paling menarik perhatian, yakni soal Prabowo-Gibran diprediksi bakal 2 periode. 

Jokowi Arahkan Relawan Prabowo-Gibran 2 Periode 

Pengamat Politik, Yunarto Wijaya mengatakan, arahan Joko Widodo (Jokowi) kepada para relawannya agar mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dua periode dinilai bukan untuk keberlanjutan program.

Melainkan, semata hanya demi kekuasaan saja. Apalagi pernyataan itu disampaikan eks Presiden RI ke-7 tersebut saat Prabowo-Gibran belum genap menjabat setahun sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

"Ini kan semakin menjustifikasi bagaimana Pak Jokowi menempatkan Prabowo-Gibran (2 periode) bukan keberlanjutan program, tapi konstelasi kekuasaan yang bahkan ketika belum setahun sudah menempatkan seakan-akan keduanya harus jadi kembali," ungkapnya, dikutip dari YouTube Official iNews, Kamis (25/9/2025).

"Itu melampaui tata negara bahwa tidak bisa ada orang yang dipatok dari awal harus berpasangan dengan orang yang sama," tambahnya.

Jokowi sebelumnya mengaku telah memberikan arahan kepada kelompok relawannya untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran selama dua periode.

Menurut Yunarto, kondisi yang demikian malah menempatkan Prabowo seolah-olah tidak dihormati oleh Jokowi.

"Ini yang menurut saya, saya tidak tahu siapa yang memanas-manasi, tapi kondisi seperti ini malah menempatkan Pak Prabowo tidak dalam kondisi yang menurut saya seakan-akan dihormati oleh Pak Jokowi," ujarnya.

Selain itu, Yunarto juga menyampaikan bahwa arahan dari Jokowi itu bisa membuat Presiden tidak nyaman.

Hal tersebut bisa dilihat dari pernyataan Prabowo ketika berpidato dalam acara Kongres IV Pengurus Pusat Tunas Indonesia Raya (PP Tidar) di Jakarta pada Sabtu, 17 Mei 2025 lalu.

"Arahan ini jelas membuat tidak nyaman Pak Prabowo, (ini) bukan kalimat saya. Pak Prabowo yang mengatakan itu di acara pengurus PP Tidar ketika diteriakkan dua periode oleh kadernya sendiri, Pak Prabowo yang mengatakan setahun saja belum, jangan kemudian berbicara mengenai Pemilu lagi. Jadi, fokus saja kerja terlebih dahulu. Silakan dicek nanti," katanya.

"Jadi ini masalah kenyamanan dari Pak Prabowo sendiri yang ketika ingin bekerja, lalu dia berharap tidak ada yang menyangkut pautkan langsung pada kompetisi berikutnya. Ini bukan tentang pengamat, bukan tentang pengamat etika bernegara. Ini Pak Prabowo yang menyatakan tidak nyaman," tambahnya.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Prabowo maupun Gibran terkait rencana pencalonan ulang dalam Pemilu selanjutnya. 

Namun, arahan Jokowi kepada relawan itu dinilai sebagai sinyal politik awal yang bisa memengaruhi dinamika elektoral ke depan.

Instruksi Jokowi juga menandai pergeseran peran relawan yang sebelumnya aktif dalam mendukung dirinya selama dua periode kepresidenan. 

Kini, mereka diarahkan untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029 dan mempersiapkan dukungan lanjutan.

Wacana dua periode bagi pasangan Prabowo-Gibran masih berada dalam ranah opini politik dan belum masuk tahap formal.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun belum mengeluarkan jadwal resmi tahapan Pemilu 2029, dan partai-partai belum menyatakan sikap terkait pencalonan mendatang.

600 Bukti dan 99 Saksi Diperiksa di Kasus Ijazah Jokowi

Kuasa Hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara menyebut, berdasarkan update perkembangan penyidikan kasus tudingan ijazah Jokowi yang mereka terima, sejauh ini sudah ada 99 saksi yang diperiksa polisi terkait kasus ini.

Tak hanya itu, bukti-bukti yang dikumpulkan polisi juga sudah mencapai 600 bukti dan masih proses pemeriksaan di laboratorium forensik (labfor).

Rivai menegaskan, jumlah tersebut masih akan terus bertambang seiring proses penyidikan kasus ijazah Jokowi ini.

"Kami menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), jadi ada perkembangan (yang diterima pihak Jokowi)."

"Saksi sampai dengan dua minggu kemarin itu sudah 99 orang, masih berjalan lho ya, jadi nanti belum, masih ada saksi yang meringankan, kami juga masih berjalan terus. Bukti itu sudah sampai 600 bukti," kata Rivai dalam tayangan Program 'Sapa Indonesia Pagi' Kompas TV, Selasa (26/8/2025).

Lebih lanjut Rivai menilai banyaknya saksi dan bukti yang dikumpulkan penyidik ini didasari atas sikap Polri yang mencoba untuk berhati-hati dan profesional dalam menangani kasus Ijazah Jokowi.

"Ya saya pikir, teman-teman polisi mencoba hati-hati, profesional dan komprehensif. Jadi semua diuji, skripsi Pak Jokowi, yang soal lembar pengesahan itu diuji dengan fakultas lain, dikumpulkan semua."

"Sampai Pak Roy kan komplain pas datang kesana (UGM) banyak dokumen yang sudah disita," terang Rivai.

Dengan adanya ratusan bukti yang dikumpulkan penyidik ini, maka waktu pemeriksaan akan membutuhkan waktu yang lama.

Berbeda dengan proses labfor di Mabes Polri lalu yang hanya menguji sekitar 20 dokumen, sehingga bisa lebih cepat keluar hasil uji labfornya.

Terakhir, Rivai pun meyakini semua bukti yang diuji oleh penyidik ini nantinya juga akan dibuka ke hadapan publik.

"Sekarang mungkin agak lama, karena beda kalau kemarin di Mabes Polri kan hanya sekitar 20 dokumen yang dibandingkan."

"Kalau sekarang kan cukup banyak ya teman-teman labfor harus bekerja lebih ekstra ya. Tapi kembali lagi kan ini akan ada hasilnya, nanti ditunjukkan ke publik, termasuk satu persatu dokumen."

"Masih ada bukti bayar 35 tahun yang lalu, KHS, KRS-nya, itu ada semua, sampai SK Kemendikbud pengangkatan Pak Soemitro waktu menjadi Dekan. Saya yakin semua akan dibuka," tegas Rivai.

Artikel sudah tayang di Tribunnews.com

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan