Berita Nasional

Gubernur Dedi Mulyadi Buat Gerakan Donasi Rp 1000 Per Hari, Menkeu Purbaya: Tidak Ada Kewajiban

Purbaya Yudhi menegaskan pemerintah pusat tidak ada mewajibkan warga terkait kebijakan Dedi Mulyadi tersebut.

Kolase Kompas.com/Faqih Rohman Syafei | Tribunnews.com/Taufik Ismail
DEDI MINTA DONSI -- (kiri) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi / (kanan) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali membuat kebijakan yang menghebohkan. 

Dedi menjelaskan, ide tersebut lahir dari rasa keprihatinan terhadap kondisi warga kurang mampu yang kesulitan membayar kebutuhan pendukung ketika berobat, meski biaya layanan rumah sakit kini telah digratiskan pemerintah.

"Banyak orang yang rumah sakitnya gratis tetapi tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk nungguin di rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk bolak-balik kemoterapi," kata Dedi menjelaskan alasannya.

Ia berharap gerakan ini mampu menumbuhkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat, dimulai dari lingkungan paling kecil seperti RT dan RW.

Dedi menganjurkan agar warga bisa menabung seribu rupiah per hari ke dalam sebuah kotak kecil di depan rumah, seperti tradisi jimpitan yang dahulu populer di kampung-kampung.

Dana yang terkumpul di tingkat RT nantinya akan dikelola oleh bendahara lingkungan dan digunakan untuk membantu warga sekitar yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi atau kesehatan.

Selain itu, Dedi juga meminta agar seluruh bentuk pengumpulan dan penggunaan dana dilaporkan secara terbuka setiap bulan kepada seluruh penyumbang.

"Setiap bulan harus dilaporkan pada seluruh penyumbang. Di setiap RT sudah ada grup WA sekarang. Di RW ada grup WA. Sangat mudah," ucapnya dengan optimis.

Ia percaya, jika gerakan kecil seperti ini dilakukan secara konsisten, maka nilai solidaritas dan rasa kemanusiaan masyarakat Jawa Barat akan semakin kuat.

Program “Rereongan Sapoe Sarebu” pun kini menjadi simbol baru ajakan kepedulian sosial berbasis gotong royong yang menginspirasi banyak pihak.

Meski menuai beragam pandangan, langkah Dedi dianggap sebagai upaya inovatif membangun empati sosial di tengah tantangan ekonomi masyarakat modern saat ini.

Dikritik Warga 

Beberapa warga menilai program ini membebani masyarakat yang sudah dikenai pajak. Ada juga yang mempertanyakan transparansi dan potensi unsur paksaan, terutama bagi pelajar dan ASN.

Sebagian mengaku pasrah. Sebagian mengaku mendukung. Namun, ada juga yang mengaku ragu.

Satu di antara warga asal Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Edi Kusnaedi (35) mengaku sangat mendukung program rereongan ini meski masih ragu dengan pelaksanaannya.

"Seribu rupiah itu kan kecil sekali. Tapi kalau dikumpulkan banyak orang, pasti hasilnya besar. Bisa bantu anak-anak sekolah atau orang sakit yang tidak mampu," ujar Edi kepada Tribun Jabar, Sabtu (4/10/2025).

Halaman 2 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved