Jadi Sorotan, Anggota DPR Dapat Rp 702 Juta untuk Setiap Kali Reses, 12 kali dalam Setahun

Dalam praktiknya, reses sering diisi dengan pertemuan terbuka, kunjungan lapangan, atau dialog langsung antara anggota DPR dan masyarakat. 

“Nah, itu kan ada di tata tertib, kan ada sanksi-sanksi. Sanksi teguran, sanksi hukuman ringan, berat, sangat berat, kan ada itu. Itu sudah masuk kategori itu nanti,” kata Dasco dikutip dari Tribunnews.com, Senin (13/10/2025). 

Terkait sanksi tertuang dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berikut  jenis-jenis sanksi bagi anggota DPR:

Pertama, sanksi ringan berupa teguran lisan atau teguran tertulis.

Kedua, sanksi sedang berupa pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR.

Ketiga, sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 bulan atau pemberhentian sebagai anggota.

Dasco menjelaskan, pelaporan kegiatan reses akan dilakukan melalui aplikasi khusus yang kini sedang disiapkan Kesetjenan DPR. 

Setiap anggota DPR nantinya wajib mengunggah seluruh kegiatan reses mereka secara berkala.

“Itu nanti ada. Ini kan yang bikin aplikasi kan kita nih. Bukan anggota DPR, itu kan di Kesetjenan yang bikin. Nanti itu diwajibkan setiap anggota DPR harus melaporkan kegiatan resesnya. Dan itu kan langsung satu akun satu anggota DPR,” ujarnya.

Ia menambahkan, aplikasi tersebut juga dirancang agar masyarakat dapat melihat laporan kegiatan anggota DPR secara terbuka, lengkap dengan lokasi dan bentuk kegiatan yang dilakukan di daerah.

“Jadi kalau masyarakat ingin buka, ketik misalnya tinggal Sufmi Dasco, gitu. Jadi tinggal buka, dilihat. Dan itu juga nanti akan dimonitor MKD,” ucapnya.

Dasco mengatakan, pelaporan di aplikasi itu juga mencakup tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang diserap saat kegiatan reses berlangsung.

“Itu kan mereka turun reses itu kan menyerap aspirasi masyarakat. Iya, betul. Nah, justru nanti mereka kemudian apa yang diserap, kemudian apa yang kemudian mereka tindak lanjutin, mereka wajib juga isi di aplikasi itu,” ucapnya.

Menurut Dasco, laporan tersebut harus dibuat transparan agar publik mengetahui hasil dari kegiatan serap aspirasi yang dilakukan anggota DPR di lapangan.