Menkeu Sampai Geleng Kepala, Muncul Ide Gila Prabowo Bayar Utang Whoosh Pakai Dana Korupsi

Langkah tersebut menandai keseriusan pemerintah dalam mencari jalan tengah terbaik agar proyek transportasi modern ini tetap berlanjut tanpa menimbulkan tekanan fiskal yang berat bagi negara.

Meski belum mengungkap kapan tim tersebut akan diberangkatkan atau siapa yang akan memimpinnya, sinyal yang diberikan Purbaya jelas Indonesia tengah bergerak cepat memfinalisasi negosiasi utang Whoosh.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas dan penuh tanggung jawab di tengah polemik yang membayangi proyek kebanggaan nasional ini.

Dalam sambutannya saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025), Prabowo menegaskan bahwa kereta cepat Whoosh adalah proyek negara, dan negara tidak akan lepas tangan.

“Ramai-ramai soal Kereta Cepat Whoosh, saya tegaskan itu tidak masalah.

Saya tanggung jawab Whoosh itu semuanya. Indonesia negara hebat, sudah saya hitung-hitung, tidak ada masalah. PT KAI tidak usah khawatir,” ucapnya dengan nada penuh keyakinan.

Pernyataan Presiden itu seolah menjadi bentuk komitmen politik dan moral, bahwa proyek Whoosh yang menghubungkan Jakarta dan Bandung bukan sekadar soal utang, tetapi tentang kemajuan dan kemandirian bangsa.

Makna di Balik Whoosh: Lebih dari Sekadar Angka dan Neraca

Prabowo menegaskan bahwa proyek transportasi publik tidak boleh diukur dari sisi keuntungan finansial semata.

Menurutnya, setiap negara maju memiliki sistem transportasi massal yang tidak selalu menghasilkan laba, namun memberikan manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.

“Semua transportasi publik di dunia tidak dihitung dari untung-ruginya, tapi dari manfaatnya untuk rakyat,” tegasnya.

Prabowo menilai, keberadaan Whoosh sebagai proyek Public Service Obligation (PSO) adalah bukti nyata tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan publik modern dan layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ia juga menekankan bahwa sorotan dan kritik terhadap kondisi keuangan proyek ini sebaiknya dilihat dari perspektif pembangunan nasional, bukan semata perhitungan untung-rugi.

Arah Baru Kebijakan Pembiayaan

Dengan sinyal kuat dari Presiden dan penegasan dari Menteri Keuangan, langkah pemerintah kini memasuki fase yang sangat krusial.