Profil Luke Thomas Warga Asing yang Dipercaya Jabat Dirut BUMN DSI, Anggota DPR Terkejut

Dari sisi pendidikan, Luke Thomas memang memiliki latar belakang akademik di bidang pertambangan dan keuangan. 

Ia lulus dengan gelar sarjana Mining Engineering dari University of New South Wales, Australia pada 2022. 

Kemudian dia juga memiliki tiga gelar master dari University of New South Wales, yakni Master Keuangan pada 2004, Master Teknik Pertambangan pada 2006, dan Master Geomekanika pada 2009.

Anggota DPR Mufti Terkejut

Luke Thomas Mahony sebagai Dirut PT DSI, BUMN baru akan mengatur ekspor sumber daya alam (SDA) strategis Indonesia.

Anggota DPR Mufti mengaku terkejut karena posisi yang sangat vital bagi devisa dan industri nasional tersebut justru diserahkan kepada pihak asing.

"Kami jujur cukup terkejut ketika mendengar bahwa PT Daya Anagata Sumber Daya Indonesia (DSI), yang nantinya memegang peran sangat strategis dalam tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia, justru akan dipimpin oleh warga negara asing," kata Mufti kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).

Meski mempertanyakan figur WNA, Mufti mencoba melihat kebijakan tersebut secara objektif. 

Ia menilai langkah Presiden Prabowo Subianto ini merupakan upaya serius untuk membenahi praktik under-invoicing (pelaporan nilai ekspor di bawah harga pasar) yang selama ini merugikan negara.

"Artinya, mungkin pemerintah melihat persoalan ini sudah terlalu serius. Negara tampaknya tidak ingin mengulangi kegagalan masa lalu, ketika tata kelola ekspor komoditas strategis justru bocor, dimainkan mafia, atau dikelola oleh pihak-pihak yang tidak memiliki integritas dan profesionalisme yang baik," ujar Mufti. 

Mufti menjelaskan, kehadiran profesional asing mungkin menjadi pilihan pahit yang diambil pemerintah demi memastikan sistem yang bersih dan profesional, setelah berkaca pada kegagalan sistem di masa lalu yang memicu kerugian negara dalam
jumlah besar.

Ia menegaskan, ketergantungan pada tenaga asing dalam mengelola kekayaan alam tidak boleh berlangsung lama. 

Baca juga: Ancaman bagi Arsenal, Ousmane Dembele Pulih Siap Main di Final Liga Champions Arsenal vs PSG

Mufti meminta posisi tersebut segera dikembalikan kepada anak bangsa setelah fondasi tata kelola ekspor Indonesia sudah kuat.

"Kami meminta pemerintah memberikan batas waktu yang jelas. Jangan menggantung tanpa kepastian. Masyarakat perlu tahu, sampai kapan posisi strategis ini dipimpin oleh warga negara asing? ungkapnya. 

Ia memberikan estimasi waktu transisi sekitar enam bulan hingga satu tahun untuk pembenahan sistem.

"Kalau memang ini bagian dari masa transisi untuk membenahi sistem, membangun tata kelola baru, dan membersihkan praktik-praktik buruk, kami bisa memahami. Tetapi setelah sistem berjalan sehat, enam bulan, satu tahun, atau ketika fondasi tata kelola sudah kuat, maka posisi itu harus kembali dipimpin oleh anak bangsa yang profesional, bersih, dan berintegritas," jelasnya. 

Eksportir Tunggal