Masyarakat Blokade Jalinsum Asahan, Protes Tanahnya Dirampas Perkebunan

Sebut Tanahnya Dirampas Perkebunan, Masyarakat Blokade Jalinsum Asahan

TRIBUN-MEDAN.COM, KISARAN - Ratusan masyarakat dan petani geruduk kantor PT Perusahaan Agribisnis Daerah Asahan (Padasa) di Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Sabtu (16/8/2025).

Ratusan masyarakat yang datang langsung memblokade Jalan Lintas Sumatera sembari berorasi menyampaikan bahwa sejumlah lahan milik warga diduga telah dirampas oleh PT Padasa.

Akibatnya, antara massa dan petugas keamanan sempat beradu argumen dan aparat terpaksa memukul mundur barisan blokade masyarakat.

Sempat terjadi kericuhan antara pengunjuk rasa dengan petugas kepolisian yang bertugas, namun hal tersebut mereda setelah perwakilan perusahaan keluar menjumpai para demonstran.

Ali Usman Sitorus, selaku kuasa masyarakat mengaku, ada banyak tanah masyarakat yang diduga dirampas oleh PT Padasa.

Bahkan, menurutnya, ada sekitar 1.500 hektare lahan milik masyarakat yang dirampas.

"Kedatangan kami kemari sudah pasti mencari keadilan bagi masyarakat. Ada sekitar 1.500 hektar lahan masyarakat yang saat ini dikuasai oleh PT Padasa," ujar Ali Usman Sitorus.

Lanjutnya, tak hanya itu, dari bukti yang dimiliki oleh pihaknya, masyarakat memiliki sejumlah sertifikat tanah dari BPN dan kini tanah dan bangunan milik masyarakat diduga dikuasai oleh PT Padasa.

"HGU PT Padasa ini tahun 2019, pohon mereka tanam pada 2019, tapi nyatanya ada pohon 2022, dan itulah yang ditanami oleh masyarakat," katanya.

Katanya, HGU milik PT Padasa berdasarkan catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN), hanya seluar 5.700 hektare lebih.

"Namun, sayangnya, PT Padasa itu (tanah masyarakat) malah mengakui milik mereka. Masyarakat ada miliki sertifikat BPN, tapi mereka tetap mengklaim bahwa itu tanah milik mereka," katanya.

Masyarakat berharap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dapat mendengar dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan antara masyarakat dan PT Padasa.

"Bapak Prabowo, lihatlah perusahaan yang dzalim kepada masyarakat ini. Anak-anak petani disini terlantar, tanah yang jadi sumber pendapatan mereka dikuasai oleh PT Padasa," katanya.

Sementara, pengacara PT Padasa, Dimas Sambodo mengaku PT Padasa sudah melakukan hal yang sesuai dengan prosedur yang ada.

Bahkan, menurutnya, masyarakat yang merasa tanahnya dikuasai oleh PT Padasa, segera melapor ke pihak kepolisian.

"Rasa saya kami tetap menghormati proses hukum ya, kalau ada yang salah, silahkan saja lapor," kata Dimas Sambodo, pengacara PT Padasa. 

(cr2/tribun-medan.com)