Respon Erni Soal Gubsu Bobby Siap Hapus Tunjangan Rumah DPRD Sumut 

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Erni Ariyanti Sitorus tak merespon banyak soal penghapusan tunjangan rumah yang mereka dapatkan.

Erni juga tak merespon soal statement Gubernur Sumut Bobby Nasution siap menghapus tunjangan rumah tersebut apabila ada kesepakatan dari pihaknya. 

Alih-alih merespon, Erni malah mengatakan merespon tunjangan bukan di acara pembagian sembako TNI yang diadakan di Lapangan Benteng, Medan, Rabu (10/9/2025).

"O itu (pembahasan penghapusan tunjangan DPRD Sumut) gak di sini ya kita mau," jelasnya sambil meninggalkan awak media. 

Namun Erni, sempat merespon soal aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di DPRD Sumut.

"Kita ucapkan terimakasih karena aksi ini berjalan dengan aman dan tertib," jelasnya.

Diketahui, Gubernur Sumut Bobby Nasution, merespon soal tunjangan rumah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut yang mencapai Rp 40 juta per bulan. 

Menurut Bobby Nasution, pihaknya siap menghapus tunjangan rumah DPRD Sumut apabila pihak DPRD juga menyetujui hal itu. 

Diakui Bobby Nasution, tunjangan rumah itu berasal dari Peraturan Gubernur (Pergub) Sumut. Akan tetapi Pergub itu juga berdasarkan kesepakatan pihak DPRD. 

"Kalau DPRD setuju saya mau aja ya(Penghapusan tunjangan rumah). karena itu kan melalui Pergub ya. Tetapi Pergub buat di angka sekian (Rp 40 juta untuk tunjangan rumah) itu angka yang memang sama-sama sudah melalui TAPD dan Tim Appraisal," jelasnya saat diwawancarai di Kantor gubernur, Selasa (9/9/2025).

Untuk itu, kata Bobby dirinya siap untuk mengubah anggaran tunjangan itu asal pihak DPRD sama-sama menyepakatinya.

"Sama-sama melalui persetujuan Dengan antara pemerintah daerah dan DPRD. Jadi Kalau ditanya apakah bisa diubah ya kami mau saja mengubah, asal dari DPRD nya sama-sama sepakat. kalau kami ubah sendiri marah nanti,"ucapnya.

Sebelumnya, tunjangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi sorotan banyak publik saat ini. 

Banyaknya tunjangan mewah yang didapat anggota DPR RI membuat masyarakat menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dua minggu belakangan. 

Aksi unjuk rasa itu bukan hanya di Jakarta, tapi hampir di semua Provinsi di Indonesia termasuk Sumut.