Komisi E DPRD Sumut Soroti Keterbatasan UHC, Rancang Perda untuk Korban Tindak Kriminal

"Saya berharap pemprovsu dapat mempertimbangkan revisi kebijakan untuk memastikan bahwa semua warga, termasuk korban kejahatan, mendapatkan akses penuh terhadap layanan kesehatan tanpa diskriminasi," jelasnya.

Dikatakannya, progam UHC ini cukup bagus dan merupakan langkah positif bagi warga Sumut. 

"UHC yang diluncurkan oleh Pemprov Sumut merupakan langkah positif dalam memberikan akses kesehatan kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan KTP sebagai sarana untuk mendapatkan layanan kesehatan, namun perlu perhatian khusus untuk korban korban di atas," jelasnya.

Untuk itu, katanya Pemprov perlu mengambil beberapa langkah seperti mengeluarkan kebijakan yang menjamin akses kesehatan bagi korban kejahatan. 

"Membangun kerjasama dengan rumah sakit untuk memberikan layanan darurat bagi korban tanpa biaya. Dan menyediakan anggaran khusus untuk menangani kasus-kasus ini," jelasnya. 

Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan, warga Sumatera Utara sudah bisa berobat dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) per 1 Oktober 2025.

Bobby Nasution menjelaskan, hal itu dikarenakan Sumut telah mendapat predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, per 1 September 2025. 

Untuk itu, Bobby Nasution meminta kepada seluruh perangkat daerah, bisa memastikan dan berkoordinasi soal layanan UHC bisa dinikmati masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumut.

"Sehingga per 1Oktober2024 masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di wilayah Sumut, bisa dilayani di fasilitas kesehatan (Faskes) atau rumah sakit dengan hanya menunjukkan KTP saja," jelasnya dalam keterangan tertulis Rabu (10/8/2025).

(Cr5/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan