Menteri Komdigi Hidupkan Ribuan Kampung Internet, Wagub: Selaras dengan Program PHTC

TRIBUN-MEDAN.com, SUMUT- Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, Meutya Hafid, meresmikan 1.194 titik Kampung Internet yang tersebar di lima provinsi. Peresmian serentak ini dipusatkan di Desa Kramat Gajah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut), Senin (29/9/2025).

Dalam kesempatan itu, Meutya menyampaikan bahwa lima provinsi penerima manfaat program Kampung Internet adalah Sumut, Banten, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Lampung dengan total 1.194 titik di 20 desa.

"Provinsi Sumut menjadi penerima manfaat terbanyak, yakni 307 titik yang tersebar di Kabupaten Deliserdang dan Serdangbedagai (Sergai)," jelas Meutya.

Internet Jadi Motor Penggerak Ekonomi Desa

Meutya menegaskan, Kampung Internet bertujuan mengoptimalkan realisasi fixed broadband nasional yang baru mencapai 21 persen. Sesuai RPJMN 2025–2029, targetnya mencapai 50 % .

Ia berharap kehadiran internet desa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperluas akses informasi.

"Akses internet bantuan pemerintah ini harus menjadi motor penggerak berkembangnya desa. Tolong jangan dipakai untuk judi online atau penipuan digital. Gunakan untuk hal-hal produktif yang bermanfaat bagi masa depan," pesan Meutya kepada warga.

Selain membangun infrastruktur jaringan, pemerintah juga menyiapkan sumber daya manusia (SDM) digital. Salah satunya melalui program pelatihan bagi siswa jurusan teknik jaringan di SMK Negeri 1 Lubukpakam.

"Kalau ada gangguan atau perbaikan jaringan, nanti tidak sulit lagi mencari tenaga ahli. SDM-nya sudah ada di daerah kita sendiri," tambahnya.

Selaras dengan Program PHTC Sumut CERDAS

Wakil Gubernur Sumut, Surya, yang hadir mendampingi Menteri Komdigi, menegaskan bahwa program ini selaras dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pemerintah Provinsi Sumut.

PHTC berfokus pada digitalisasi pelayanan publik melalui aplikasi Sumut CERDAS (Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif) yang ditargetkan mulai berjalan pada Januari 2026 di 33 kabupaten/kota.

“Dengan digitalisasi pelayanan publik, kita ingin meningkatkan efisiensi dan transparansi, sekaligus mempermudah masyarakat mengakses layanan. Program ini hanya bisa berhasil bila ada kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Surya.

Ia juga mengajak masyarakat bijak memanfaatkan fasilitas internet.

“Mari gunakan secara produktif. Tidak boleh ada lagi kesenjangan digital di Sumatera Utara,” tegasnya