Pemprov Siapkan 11 Langkah Atasi Inflasi, Targetkan Tiga Bulan Turunkan Harga Komoditas 

TRIBUN-MEDAn.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespon soal  Inflasi Sumut tertinggi di Indonesia. 

Bobby mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya  agar Sumut tidak lagi mengalami inflasi yang cukup tinggi.

Menurutnya, beberapa langkah yang dilakukan pihaknya adalah melakukan gerakan pangan murah.

"Hari ini saya mengikuti langsung rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2025 bersama Kemendagri RI secara virtual. Berbagai upaya terus kita lakukan untuk menekan laju inflasi," jelasnya dalam akun instagram resmi milik Bobby Nasution @bobbt_nst yang dilihat Tribun Medan, Senin (6/10/2025). 

Baca juga: Inflasi Sumut Tertinggi Se-Indonesia pada September 2025, Berikut Daftarnya

Ia mengatakan, pihaknya juga akan memperkuat kerja sama antar daerah dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan. 

"Semoga langkah-langkah ini dapat menjaga inflasi tetap terkendali, memastikan harga kebutuhan pokok terjangkau serta mendukung pertumbuhan ekonomi yanng kuat dan berkelanjutan di Sumut," jelasnya. 

Pengendalian inflasi saat ini menjadi prioritas utama daerah karena tingginya inflasi dampaknya langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

“Inflasi ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, kita ambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil,” jelasnya. 

Dikatakannya, tekanan inflasi di Sumut berasal dari komoditas pangan, seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras.

"Untuk menekan gejolak harga, Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah menyiapkan berbagai aksi jangka pendek," jelasnya. 

Bobby menargetkan, dalam tiga bulan ke depan Pemprov Sumut akan menyiapkan 11 langkah untuk menurunkan harga komoditi penyumbang tertinggi. 

"Diantaranya membagikan secara gratis komoditi penyumbang inflasi, bundling beras SPHP harga murah dengan cabai merah, percepat program bantuan pangan, pasar murah, intervensi tataniaga, sidak pasar, monitoring distribusi pangan, memperkuat kerja sama antar daerah, menugaskan BUMD mengelola cabai dan bawang merah, antisipasi bahan pangan untuk program MBG, dan penetapan toko pantau inflasi," tuturnya.

Bobby Nasution menekankan langkah yang dijalankan mengikuti prinsip 4T, yaitu tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu.

“Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya di lapangan,” tegas Bobby.

Bobby juga menekankan, penanganan inflasi tak cukup hanya dengan operasi pasar.

"Diperlukan sinergi lintas sektor, termasuk optimalisasi peran BUMD pangan daerah dalam menjaga ketersediaan stok komoditas utama," ucapnya.

Untuk itu, Bobby meminta PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) aktif mengelola dan menyalurkan pasokan cabai, bawang, serta beras.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung mengatakan, saat ini Pemprov juga tengah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal dan memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir.

Ia menjelaskan, BUMD pangan daerah akan didorong menjadi bagian dari ekosistem pangan strategis, bekerja sama dengan kelompok tani dan pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga kesinambungan pasokan.

“Dengan cara ini, kita ingin Sumut tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, maka harga akan lebih terkendali,” jelasnya.

Tertinggi di Indonesia Per September 

Provinsi Sumatra Utara (Sumut) mengalami inflasi tertinggi di Indonesia medio September 2025.
Inflasi Sumut tercatat sebesar 5,32 persen, disusul Riau 5,08 persen, dan Aceh 4,45 persen.

Inflasi adalah kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode waktu tertentu, yang menyebabkan penurunan daya beli uang dan peningkatan biaya hidup. 

Data inflasi bulan September 2025 di Indonesia dipaparkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir.

Ia membeberkan, sejumlah provinsi yang mengalami inflasi tertinggi dan terendah.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 1 Oktober 2025 tersebut, ada lima provinsi di Pulau Sumatera yang tercatat kondisi inflasinya tinggi pada bulan tersebut.

"Di sini kita sama-sama melihat, Sumut (5,32 persen), Riau (5,08 persen), Aceh (4,45 persen), Sumbar (4,22 persen), Sulteng (3,88 persen), Jambi (3,77 persen), Sultra (3,68 persen), Papua Pegunungan (3,55 persen)," kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).