Mendagri Tito Karnavian Sentil Bobby Nasution Lagi: 19 Daerah di Sumut Nol Penerbitan PBG untuk MBR

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali menyinggung Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution setelah sebelumnya membahas soal Sumut yang memiliki angka inflasi tertinggi secara nasional di Jakarta beberapa hari lalu.

Kali ini, Tito menyoroti fakta bahwa masih ada 19 kabupaten/kota di Sumut yang angka penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berada di angka nol.

Daerah-daerah tersebut, katanya, adalah Medan, Karo, Labuhanbatu Utara (Labura), Mandailing Natal (Madina), Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Sibolga, Gunungsitoli, Toba, Tapanuli Utara, dan Tanjungbalai.

“Saya memonitor daerah-daerah mana saja ini yang aktif dan peduli kepada rakyatnya. Bagi saya, siapa yang paling banyak bisa menerbitkan PBG, IMB zaman dulu, yang paling banyak untuk MBR, berarti kepala daerahnya peduli kepada rakyatnya, tetapi kalau dia semakin sedikit yang menerbitkan, berarti dia tidak peduli,” ucapnya saat acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Medan, Kamis (9/10/2025).

Tito juga merinci data daerah-daerah yang paling banyak menerbitkan PBG untuk MBR. Data tersebut terhitung hingga per 3 September 2025.

“Sumut ada 110 PBG dikeluarkan di seluruh kabupaten/kota. Tetapi ini bisa perorangan, bisa juga dikeluarkan untuk developer. Developer satu PBG itu bisa untuk 100–200 rumah. Siapa yang paling banyak unitnya yang dibangun berdasarkan kemudahan PBG? Nomor satu adalah Jabar, Sulsel, Jateng, Sumsel, Jatim, Kalimantan Selatan, dan Sumut masih bagus, nomor 7, yaitu 7.096 unit,” jelasnya.

Untuk di Sumut sendiri, kata Tito, PBG terbanyak untuk MBR berada di Kabupaten Deli Serdang, sebanyak 50 PBG.

“Kemudian, posisi kedua adalah Pematangsiantar, sebanyak 10 PBG untuk 932 unit rumah MBR,” jelasnya.

Tito mengatakan, data PBG untuk MBR yang masih nol menunjukkan belum adanya perhatian dari pemerintah daerah terhadap masyarakatnya.

“Di mata saya sebagai Mendagri, yang nol ini belum ada perhatian tentang perumahan kepada rakyatnya, padahal diberikan kewenangan, sudah SKB [Surat Keputusan Bersama], saya dengan Pak Ara [Maruarar Sirait] menjadi dasar hukum dan perintah Presiden, tetapi ya begitulah,” jelasnya.

Dia pun mengatakan akan memberikan data itu kepada Gubernur Sumut Bobby Nasution, yang juga hadir dalam acara itu. Tito mengaku akan membacakan data itu lagi jika dirinya kembali datang ke Sumut.

“Mungkin dengan segala hormat, saya sudah diskusi dengan Pak Bobby, data ini akan kita sampaikan kepada beliau untuk teman-teman kepala daerah di nol tadi itu, tolonglah didorong. Nanti satu atau dua bulan lagi kami datang dengan Pak Ara ke sini, nanti kami bacakan lagi di sini,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengakui masih banyak daerah yang belum menerapkan PBG Gratis untuk MBR di kabupaten/kota.

“Ya, PBG yang dimaksud Pak Menteri itu PBG untuk MBR. (Data) PBG yang komersial biasa itu ada. Tetapi PBG untuk MBR yang gratis ini masih nol (di beberapa daerah),” jelasnya.

Bobby pun membeberkan alasan angka nol untuk data PBG MBR di sejumlah daerah tersebut.