APBD 2026 Sumut Sebesar Rp 11,673 T, Anggaran Terbesar Dipegang Oleh Dinas Pendidikan dan PU 

"Kalau tidak salah itu Dinas PU ya. Karena kalau Dinas Pendidikan, Kesehatan, anggarannya besar karena sudah mandatory (wajib) dari pemerintah pusat," jelasnya.

Menurutnya, dari hasil pengesahan R-APBD 2026 menjadi Perda, program  Dinas PU sudah membuat rincian anggaran  untuk perbaikan jalan, sarana dan irigasi 

"Tapi di luar mandatory, anggaran Dinas PU lebih besar karena ada  program perbaikan  jalan manta, sarana irigasi dan pengairan itu sudah menuntut untuk direvitalisasi," katanya.

Menurutnya, setelah R-APBD sudah disahkan, hasilnya dikirim terlebih dahulu ke Kemendagri. Dan hasil dari Kemendagri mendapatkan sejumlah catatan.

"Kemarin, pihak Banggar juga sudah mengadakan rapat, untuk menyikapi evaluasi dari Kemendagri terhadap RAPBD 2026. Isinya Kemendagri Meminta reformulasi target PAD yang harus realistis dan reformulasi anggaran di sejumlah dinas pasca bencana banjir dan longsor,"ucapnya.

Untuk itu, ia meminta Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk segera memperbaiki APBD 2026  sesuai arahan  Mendagri.

"Kita meminta Gubsu untuk menyikapi segera apa-apa yang menjadi arahan mendagri terhadap APBD 2026. Ikuti dan perbaiki sesuai dengan prosedur, potensi dan realistis dari Kemendagri," jelasnya.

Sementara untuk reformulasi anggaran  pasca bencana di sejumlah dinas, diharapkannya tidak mengganggu anggaran yang juga menjadi kebutuhan masyarakat.

"Seperti anggaran Bansos dan perbaikan infrastruktur itu jangan dipangkas abis. Tidak bisa alasan bencana, semua kebutuhan untuk masyarakat ditiadakan. Pemerintah harus cerdas dan kreatif untuk memindahkan anggaran yang penting dan tidak penting," tutupnya. 

(Cr5/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan