Alasan BGN Tutup 252 Dapur MBG di Sumut Mulai Senin 9 Maret 2026

BGN membuat aturan bahwa SPPG wajib mempublikasikan menu sebagai bentuk transparansi dan menerima kritik dari masyarakat.

Foto dan video dipublikasi di media sosial masing-masing SPPG. 

Ke depan, seluruh SPPG harus memiliki media sosial sebagai sarana komunikasi terbuka dengan masyarakat.

Tujuannya, agar mereka bisa mengetahui secara langsung standar layanan yang diberikan dan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan publik.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen (Purn) Sonny Sonjaya, mengatakan, BGN telah memerintahkan seluruh SPPG untuk membuat media sosial sebagai sarana komunikasi antara SPPG dan masyarakat.

"SPPG juga wajib mengupload menu makanan, kadar gizi, serta harga. Apabila tidak sesuai masyarakat bisa protes, itu salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas publik," ujarnya saat ditemui di Hotel Holiday In Bandung, Sabtu (7/3/2026).

Sebagai bentuk keterbukaan informasi, masyarakat juga tentunya diberikan ruang untuk menyampaikan masukan apabila terdapat layanan yang dinilai belum sesuai dalam program MBG itu, bahkan boleh untuk diviralkan.

"Saya kira, diviralkan ini kan punya tujuan tertentu. Kalau tujuannya untuk memperbaiki silakan datangi SPPG-nya minta lakukan perbaikan. Tapi kalau tujuannya viralkan itu ya bergantung kepada niatnya masing-masing, kami tidak bisa melarang," kata Sony.

Baca juga: TERBARU Kebijakan BGN, Dadan Hindaya: Tiap SPPG Diberi Rp500 Juta per Hari untuk MBG

Sebelumnya Tutup 43 SPPG dan Buka Pengaduan

Sebelumnya Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menutup sebanyak 43 SPPG karena menyajikan menu MBG yang tidak sesuai standar. 

Termasuk SPPG Serdang Bedagai Sei Rampah, Sumatera Utara (Sumut).

BGN, melalui rilisnya pada Selasa (3/3/2025), menyampaikan penutupan ini berdasarkan hasil sidak BGN ke sejumlah lokasi yang dilaporkan masyarakat menyediakan menu Ramadhan tidak sesuai standar. 

"Hasilnya per 3 Maret BGN resmi menutup 43 dapur SPPG di berbagai daerah. Penutupan ini dilakukan setelah proses verifikasi lapangan, pemeriksaan dokumen, serta evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan operasional," sebut BGN. 

Dari 24.000 SPPG yang sekarang sudah beroperasi, jika MBG yang diterima dinilai tidak layak, penerima manfaat atau orangtua penerima manfaat berhak menuntut perbaikan kualitas langsung ke SPPG masing-masing atau ke BGN melalui hotline 127, dan WA 0811-1000-8008.  

SPPG di Padangsidimpuan Ditutup Imbas Roti Berjamur

Sehari usai pengumuman BGN, daftar SPPG yang ditutup kembali bertambah.

SPPG di Kota Padangsidimpuan dihentikan operasionalnya pada , pada Rabu (4/3/2026), setelah temuan roti berjamur yang viral pekan lalu.