Rekam Jejak dan Profil Burhanuddin Abdullah, Eks Napi Koruptor yang Diberi Penghargaan oleh Prabowo

Adapun pendidikannya, Burhanuddin Abdullah menyandang gelar Sarjana Pertanian (Ir) dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung (1974).

Ia juga menyandang gelar Master of Arts (MA) di bidang Ekonomi dari Michigan State University, Amerika Serikat (1984).

Baca juga: Panglima TNI Mutasi Pati, Mayjen TNI Eka Wijaya Permana Jabat Danpuspomad, Ini Profil dan Biodatanya

Lalu, Board of Advisors di Prasasti Center for Policy Studies ini pun turut menyandang gelar Doktor Honoris Causa bidang ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) pada 2006.

Dalam kariernya, Burhanuddin Abdullah menjadi staf di Bank Indonesia (BI) sejak 1979.

Karena kemampuannya, ia pun sempat ditunjuk sebagai Kepala Bagian Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Internasional Bank Indonesia (1994-1995).

Lalu, ia sempat ditunjuk sebagai Wakil Kepala Bidang Riset Ekonomi dan Moneter BI (1996-1998).

Di masa reformasi, Burhanuddin Abdullah juga sempat menjabat sebagai Direktur Direktorat Luar Negeri BI (1998-2000).

Baca juga: SOSOK Rio Ngumoha, Bintang Baru Pencetak Gol Termuda Sepanjang Sejarah Liverpool

Pada tahun 2000, kariernya makin bersinar.

Ia ditunjuk sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (2000-2001).

Setelahnya, ia sempat ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Abdurrahman Wahid (2001).

Kemudian, ia ditunjuk sebagai Gubernur Bank Indonesia (2003-2008).

Tidak hanya itu, ia sempat ditunjuk sebagai Gubernur untuk International Monetary Fund (IMF), Washington DC, di Indonesia.

Selain aktif dalam dunia perbankan, Burhanuddin Abdullah juga aktif di organisasi.

Dia pernah ditunjuk sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) selama dua periode (2003-2006 dan 2006-2008).

Baca juga: Profil Marsda TNI Daan Sulfi, Eks Danlanud Soewondo Jabat Danpuspom AU

Tersandung Kasus Hukum Tindak Pidana Korupsi

Pada tahun 2008, Burhanuddin Abdullah justru tersandung kasus hukum.