Ribuan Massa Cipayung Plus Demo ke DPRD Medan : Reformasi DPRD, Copot Kapolda

Ribuan Massa Cipayung Plus Demo ke DPRD Medan : Reformasi DPRD, Copot Kapolda

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ribuan orang secara bergelombang melakukan protes keras, turun ke jalan di Kota Medan. Elemen pergerakan mahasiswa plus rakyat yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Medan, menyatakan sikap kritis terhadap kondisi lembaga legislatif daerah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Jumat (29/8/2025) 

Orator aksi sampaikan tujuan aksi menyikapi kondisi bangsa dan pemerintah yang tengah menjadi sorotan publik , akibat berbagai dugaan pelanggaran etik, korupsi, pemborosan anggaran, hingga pengkhianatan terhadap amanah rakyat.

"Aksi ini merupakan bentuk ekspresi demokrasi dan kontrol sosial kami terhadap penyelenggara pemerintahan yang sudah terlalu jauh menyimpang dari nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab publik," kata orator. 

Perwakilan KAMMI, Amin Siregar menuntut Kapolri, Listyo Sigit mengevaluasi dan mencopot Kapolda Sumut Irjen Whisnu atas tindakan represif anggotanya saat mengawal aksi. Puluhan mahasiswa ditangkap, dan dipukuli, dan diperlakukan tidak manusiawi. 

"Kami mendesak Kapolri bersikap tegas, copot Kapolda Sumut. Evaluasi tindakan represif yang dilakukan kepada rakyat, mahasiswa. Kami juga menuntut keadilan atas kematian Afan Kurniawan yang dilindas dengan dlsadis oleh aparat polisi," kata Amin saat berorasi di atas pikup lengkap pengeras suara. 

Pada aksi ini massa aksi membawa sejumlah tuntutan atas sejumlah kebijakan pemerintah, kasus korupsi nasional hingga daerah, dan prilaku aparat polisi yang tidak manusiawi. 

Poin tuntutan Cipayung Plus Medan kali ini yakni : 

1. Mandeknya pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, yang sangat penting dalam konteks pemberantasan korupsi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari komitmen konstitusi terhadap keadilan sosial.

2. Tindakan represif aparat keamanan terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang belakangan kerap terjadi di Kota Medan. Kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, dan kami menolak segala bentuk kriminalisasi maupun kekerasan terhadap aktivis, mahasiswa dan pers.

3. Kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit. Isu pajak yang semakin membebani masyarakat kecil justru dikontraskan dengan peningkatan fasilitas elite politik, menciptakan jurang ketimpangan dan ketidakadiln yang semakin dalam.

4. Kesejahteraan guru honorer yang masih jauh dari kata layak. Pemerintah dan DPRD seharusnya memprioritaskan peningkatan gaji dan status guru honorer yang merupakan pilar pendidikan bangsa.

TUNTUTAN CIPAYUNG PLUS KOTA MEDAN:

1. Mendesak transparansi dan akuntabilitas penuh DPRD Kota Medan dalam seluruh penggunaan anggaran daerah.