Penampakan Hutan Mangrove di Langkat yang Terancam Dialih Fungsi

Penampakan Hutan Mangrove di Langkat yang Terancam Dialih Fungsi

TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT - Masyarakat Dusun II Paluh Pasir, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, masih harap-harap cemas. 

Pasalnya hutan mangrove yang berada di dusun tersebut, terencam dialihfungsikan ke tanaman kelapa hibrida. 

Masyarakat kian cemas, pasalnya alat berat atau eskavotor yang diduga digunakan untuk mengalih fungsikan lahan, sudah stand by tak jauh dari hutan mangrove. 

"Kami sudah berulang kali bilang, alat berat agar segera dibawa keluar dari dusun kami. Tapi mereka berasalan, jika alat berat rusak. Jadi sampai saat ini alat berat masih berada di dusun kami," ujar Hendro warga Dusun II Paluh Pasir, Sabtu (22/11/2025). 

Lanjut Hendro bersama mayarakat lainnya yang mayoritas sebagai nelayan menolak keras alih fungsi itu. 

"Kami menolak keras alih fungsi hutan mangrove ke kelapa hibrida, karena kami warga Dusun II Paluh Pasir, Desa Halaban ini, sehari-hari mencari makan di hutan mangrove, untuk seperti kepiting, udang, dan ikan," kata Hendro. 

Disinggung awal mula mengapa alat berat berada di dusun mereka, Hendro menjelaskan jika dalihnya hanya untuk perbaikan jalan. 

"Ada beberapa titik jalan sudah diperbaiki, tapi tetap eskavator itu tidak keluar dari kampung kami. Kemarin ada surat yang ditunjukkan, katanya dari PU untuk memperbaiki jalan. Ya namanya jalan mau diperbaiki, siapa yang menolak," ucap Hendro. 

"Jangan ada bahasa nelayan menolak perbaiki jalan. Kalau untuk memperbaiki jalan, masyarakat setuju. Sudah ada yang diperbaiki seperti disiram batu, tapi tidak rampung semuanya," sambungnya. 

Mirisnya Hendro mengungkapkan, alih fungsi lahan ini melibat beberapa oknum kepala desa. 

"Beberapa oknum kepala desa terlibat dalam alih fungsi ini. Kalau mau alih fungsi jangan di wilayah kami, cari tempat yang lain," ucap Hendro. 

Bahkan parahnya, Kepala Desa Halaban sendiri mulanya setuju dengan alih fungsi ini.

"Mulanya kepala desa kami berembuk setuju, setelah masyarakat berontak baru ada klarifikasi bahwasanya kepala desa menolak dan mendukung penghijauan," kata Hendro.