Ngopi Sore

Banjir di Jakarta Antara Takdir dan Pilkada

Dalam politik, kegilaan paling gila sekalipun bisa dianggap wajar belaka. Jangankan banjir. Politik bahkan dapat dengan enteng menertawakan kematian.

Banjir di Jakarta Antara Takdir dan Pilkada
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
BANJIR - Warga berjalan melewati banjir yang menggenangi kawasan Tanjung Duren, Jakarta, Selasa (21/2/2017). Banjir setinggi kurang lebih 75 cm itu disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di wilayah DKI Jakarta. 

ALANGKAH mengerikannya menjadi tua dengan kenangan masa muda yang hanya berisi kemacetan jalan, ketakutan datang terlambat ke kantor, tugas-tugas rutin yang tidak menggugah semangat, dan kehidupan seperti mesin, yang hanya akan berakhir dengan pensiun tidak seberapa.

Begitulah Seno Gumira Ajidarma merumuskan Jakarta dalam esai yang diberinya judul tak kalah menghentak, Menjadi Tua di Jakarta. Rumusan yang sungguh mengerikan, terutama lantaran Seno di sini hanya bicara soal kemacetan dan rutinitas pekerjaan. Dia belum bicara tentang perkara lain yang menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup warga Jakarta dan telah digariskan menjadi takdir mereka: banjir.

Takdir? Kurang lebih demikian. Takdir yang berangkat dari kekurangcermatan dan kegegabahan Tuan Mur Jangkung, Jan Pieterszoon Coen, yang pascapenaklukan kompeni terburu-buru memperluas dan mengembangkan Sunda Kelapa menjadi Batavia di atas tanah rawa.

Padahal jauh sebelumnya, di masa Kerajaan Tarumanegara, Raja Purnawarman yang menguasai wilayah itu pernah memerintahkan penggalian Kali Chandrabagha (sekarang di wilayah Bekasi) dan Kali Gomati (Kali Mati di Tangerang) untuk mengatasi banjir.

Dalam bukunya Batavia Kota Banjir, wartawan senior dan tokoh Betawi, Alwi Shahab, menyebut bahwa kekurangcermatan dan kegegabahan Jan Pieterszoon Coen ini pada akhirnya menjadi petaka yang memusingkan penerus-penerusnya. Mulai dari AWL Tjarda van Starkenborgh Stachoewer dan 66 Gubernur Jenderal Batavia lainnya, sampai para Gubernur Jakarta di era sebelum dan sesudah kemerdekaan. Dari Reden Suwiryo sampai Sutiyoso sampai Fauzi Bowo, Joko Widodo, dan sekarang Basuki Tjahaja Purnama.

Para gubernur ini bukan tak berupaya. Tahun 1895, Pemerintah Hindia Belanda merancang perombakan besar terhadap tata letak Kota Jakarta. Bukan cuma di pusat kota dan daerah lain di sekitarnya, melainkan dari hulu ke hilir, dari Puncak di Bogor ke estuari di kawasan perairan Utara Jakarta. Kedua titik ini mesti dijaga benar sebagai daerah resapan.

Kita tahu desain besar itu gagal mencapai sasaran. Puncak telah menjelma "kota". Dan ekosistem estuari makin ke sini makin rusak. Dan di Kota Jakarta, bahkan sampai ke daerah-daerah pinggiran, gedung-gedung tinggi dari beton dan beling makin banyak dibangun.

TANJUNG DUREN - Dua warga melewati banjir di kawasan Tanjung Duren, Jakarta, Selasa (21/2/2017). Banjir di kawasan ini sempat mencapai tinggi 75 cm.
TANJUNG DUREN BANJIR - Dua warga melewati banjir di kawasan Tanjung Duren, Jakarta, Selasa (21/2/2017). Banjir di kawasan ini sempat mencapai tinggi 75 cm. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Namun kita pun tahu betapa banjir tetap menjadi isu yang seksi. Terutama sekali di masa pemilu. Calon-calon gubernur dan pendukungnya menjadikan banjir sebagai bahan kampanye, semacam senjata untuk menyerang lawan.

Mula-mula Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan para pendukungnya. Ada kesan pongah. Jakarta diguyur hujan tapi tak banjir, bilang mereka. Ke mana air pergi, tanya mereka pula.

Tentu saja, mereka mengaitpautkan kondisi ini dengan program-program Ahok seperti pengadaan pompa air di tiap kelurahan dan normalisasi sungai. Dengan kata lain, dari sekian banyak pemimpin di Jakarta, gubernur di Jakarta, hanya Ahok yang berhasil mengatasi banjir. Gubernur sebelumnya ngapain aja?

Halaman
12
Penulis: T. Agus Khaidir
Editor: T. Agus Khaidir
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help