Pilgub Jakarta
Sekda Tanggapi Anies: DKI Tidak Transparan di Mananya?
"Nanti bisa dilihat sistemnya, supaya teman-teman juga terbayang kalau ada suara dari masyarakat yang mempertanyakan mekanismenya seperti apa."
lihat foto
TRIBUN-MEDAN.com - Pemprov DKI Jakarta akhirnya tanggapi pernyataan calon gubernur Anies Baswedan yang menyebut Jakarta belum menerapkan open goverment.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mempertanyakan pernyataan, Anies Baswedan, terkait penerapan open governance atau tata kelola pemerintahan yang terbuka di Jakarta.
Baca: Mengenal Orang Kerdil Suku Mante Misterius di Hutan Aceh yang Disebut Punah
Baca: NEWS VIDEO: Wow Keren! Patung Buto Pegang Smartphone Diarak Umat Hindu Keliling Kampung
Baca: Dari Polres Ridho Rhoma tak Diborgol, Tiba di Kantor BNN Tangannya Sudah Diborgol
Baca: Artis FTV Ini Dicecar Netizen usai Posting Foto Tak Pakai Kutang
Menurut dia, semua pihak terkait juga dilibatkan dalam pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI.
"Sekarang begini, inti dari ini semua kan perda APBD dan perda APBD sudah kami tayangkan di website. Sekarang anggaran RT ini kan melekatnya ada di kelurahan dan wali kota, bisa dicek, kalau tidak puas ya bisa dikejar," kata Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/3/2017).
Menurut dia, pihak RT dan RW juga harus aktif dalam pelaksanaan musrenbang.
Baca: Rumah Rusak Diterjang Banjir Bandang, 300 Warga Mandailing Natal Mengungsi
Baca: Jalan Lintas Tengah Sumatera Terendam Banjir, Akses Sidimpuan-Padang Terputus
Baca: Ratusan Rumah di Mandailing Natal Rusak Akibat Banjir Bandang
Mereka bertanggung jawab menyampaikan aspirasi di lingkungan tempat tinggal mereka untuk dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta, lanjut dia, juga telah menerapkan e-musrenbang.
"Diskominfotik juga sudah open semua, ada anggaran di e-musrenbang. Mereka bisa buka, tidak transparan di mananya?" kata Saefullah.
Saat ini, kata dia, Pemprov DKI Jakarta tengah menyamakan persepsi untuk integrasi bottom up hingga top down.
