Sekda Tanggapi Anies: DKI Tidak Transparan di Mananya?

Selain itu, kata dia, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah memberi informasi untuk keperluan data. Kebijakan open datadituangkan dalam aplikasi dan dapat dibuka melalui laman webdata.jakarta.go.id yang merupakan satu bagian atau kanal dalam Jakarta Smart City dalam domain jakarta.go.id.

Dia juga mengatakan, setiap tahun Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan Hackjack yang diikuti para pengembang aplikasi. Nantinya mereka akan menghasilkan aplikasi yang bermanfaat dari portal open data DKI Jakarta.

"Nanti bisa dilihat sistemnya, supaya teman-teman juga terbayang kalau ada suara dari masyarakat yang mempertanyakan mekanismenya seperti apa," kata Dian.

Selain itu, menurut dia, masih banyak masyarakat yang belum peka dan familiar dengan media digital. Adapun saat ini informasi lebih banyak disalurkan melalui media digital.

Baca: Tahu Rahasia Besar Jessica Iskandar, Sang Asisten Pribadi Terima Perlakuan Ini

"Nah, saya juga enggak paham kenapa sampai enggak bisa akses informasi itu. Mungkin masukan juga buat kami, publikasinya masih kurang, sehingga tidak terpublikasi," kata Dian.

Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menyatakan, sistem open governance sudah diterapkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Contoh kecilnya, menurut dia, adalah rapat-rapat yang yang diunggah ke akun YouTube.

"Lalu kalau kita musrenbang, disampaikan enggak ke masyarakat? Kita sampaikan," ujar Djarot di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin (27/3/2017).

"Maka itu, ini sudah kita kerjakan sejak 4 tahun yang lalu. Makanya saya enggak tahu ini yang dimaksud Pak Anies yang mana," kata Djarot.(*)