Pilgub Jakarta

Sekda Tanggapi Anies: DKI Tidak Transparan di Mananya?

"Nanti bisa dilihat sistemnya, supaya teman-teman juga terbayang kalau ada suara dari masyarakat yang mempertanyakan mekanismenya seperti apa."

Editor: Tariden Turnip
Kompas.com
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah 

Adapun maksud bottom up adalah pelaksanaan musrenbang dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan, hingga kota.

Baca: Meski Rumahnya Digusur dan Dikafirkan, Pedagang Ini Tetap Dukung Ahok-Djarot

Baca: PPP Akhirnya Berlabuh pada Ahok-Djarot, Reni: Ini Keputusan Sulit

Baca: Sopir Angkutan Umum Ini Tulis Surat Begini untuk Istrinya Sebelum Bunuh Diri, Isinya Bikin Terharu

Sementara itu, top down merupakan penyamaan persepsi terkait program unggulan gubernur. Nantinya, akan ditentukan program mana saja yang akan berjalan atau tidak.

"Program yang tidak dilaksanakan itu contohnya seperti kalau cuma menyambung jembatan, menguras got mampat, itu kan bisa dari PPSU atau pasukan biru Dinas Sumber Daya Air. Jadi sudah ke-handle, enggak perlu lagi diprogramkan," kata Saefullah.

Kemudian, pada tanggal 29 Maret, DKI akan menyelenggarakan musrenbang tingkat provinsi. Dengan demikian, semua pihak masih bisa memberi berbagai masukan.

Baca: Respons Menohok Mbah Mijan: Siapa Sosok Bersorban Main Sex Skype yang Dimaksud Inul?

Baca: Perjuangan Dara Cantik Rizki Indah Demi Tonton PSMS Vs Persib, Pingsan di Tribun

Setelah rampung, Pemprov DKI Jakarta mulai membuat rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Seluruh program yang akan dianggarkan dalam APBD wajib tercantum dalam RKPD. Program baru tak boleh muncul seusai pengesahan RKPD.

"Program yang baru boleh muncul ketika dia memenuhi syarat darurat pemerintah pusat. Misalnya, untuk kepentingan perpres terkait penyelenggaraan ASEAN Games, kebutuhan banjir, atau MoU antara gubernur dan kementerian lain," kata Saefullah.

Senada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Dian Ekowati menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan tata kelola pemerintahan yang terbuka atau open governance.

"Sebetulnya kami sudah sosialisasi banyak, apalagi kami punya media internal Berita Jakarta. Di situ bisa ditelusuri mengenai open governance, sudah keluar semuanya," kata Dian kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/3/2017).

Baca: Kopilot Garuda Indonesia Sarah Salat di Kokpit Pesawat Tuai Pujian

Kapten Pilot Jaka Pituana mengunggah foto Kopilot Sarah salah dalam kokpit pesawat
Kapten Pilot Jaka Pituana mengunggah foto Kopilot Sarah salah dalam kokpit pesawat (facebook)
Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved