Kabinet Kerja
Jokowi Singgung Reshuffle Kabinet Setelah Ahok Keok di Pilkada Jakarta, Pertanda Apa?
"Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan saja...''
lihat foto
TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Joko Widodo mendadak menyinggung soal perombakan kabinet atau reshuffle dalam Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).
Isu sensitif ini terlontar dari Presiden Jokowi setelah Ahok-Djarot keok di Pilkada DKI Jakarta yang dimenangkan jagoan Prabowo Subianto, Anies-Sandi.
Baca: Ini Reaksi Panglima TNI pada Allan Nairn yang Sebut Dirinya Terlibat Makar
Awalnya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017. Target itu meningkat pada tahun-tahun berikutnya.
"Tahun depan (2018) saya berikan target 7 juta sertifikat harus keluar. Tahun depannya lagi, 9 juta sertifikatnya harus dikeluarkan, untuk rakyat, petambak kecil, petani, nelayan, tukang becak," ujar Jokowi.
"Saya bekerja memang selalu memakai target," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Baca: Jalur Puncak Ditutup Total, Belasan Mobil Rusak Parah Akibat Tabrakan Beruntun
Soal target itu yang mungkin dinilai menteri terlalu tinggi, Jokowi tidak mempersoalkannya.
"Itu urusannya menteri. Setahu saya, target itu harus dapat diselesaikan," ucap Jokowi.
Jika sang menteri tak mampu mencapai target, pergantian atau pergeseran posisi menteri alias reshuffle adalah jawabannya
Baca: Jet AS Jatuh di Laut Sulawesi saat Mendarat di Kapal Induk USS Carl Vinson
"Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan saja. Dengan menteri juga seperti itu," ujar Jokowi.
Reshuffle itu merupakan cara Presiden untuk mencapai target program yang telah ditentukan.
Baca: Ahok-Djarot Tetap Unggul Anies-Sandi pada Coblos Ulang TPS Gambir
Tentang sertifikasi tanah, pemerintahan sebelum Jokowi- Jusuf Kallahanya mengeluarkan sekitar 400.000 sertifikat setiap tahunnya. Sementara, catatan Jokowi, ada 126 juta bidang tanah di Indonesia yang mesti diberikan sertifikat.
