Anies Sebut Era Ahok TGUPP Digaji Swasta, Rian Ernest Beber Hal Menohok

TRIBUN-MEDAN.COM - Prokontra lonjakan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)  jadi Rp 28 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2018, terus berlanjut.

Pada draf anggaran yang belum dibahas, total anggarannya hanya Rp 2,3 miliar. Namun, setelah dibahas di DPRD DKI Jakarta, anggarannya menjadi Rp 28 miliar.

Kompas.com menelusuri anggaran tersebut melalui situsapbd.jakarta.go.id pada Senin (20/11/2017).

Tertulis anggaran honor anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebanyak 23 orang.

Satu bulan mereka digaji sebesar Rp 24.930.000, selama 13 bulan, sehingga total anggaran menjadi Rp 7,4 miliar.

Namun, ada lagi anggaran serupa dengan nama nomenklatur honorarium anggota TGUPP untuk 37 orang dengan nilai gaji yang sama. Totalnya menjadi Rp 11,9 miliar. 

 

Hasil Pembahasan Banggar DPRD DKI Jakarta pada ABPD 2018 untuk Kegiatan Tim Gubernur (JAKARTA.GO.ID)

Kemudian, ada lagi anggaran untuk ketua TGUPP yang jumlahnya untuk 14 orang. Satu ketua digaji Rp 27.900.000. Jika ditotal, gaji untuk 14 ketua ini menjadi Rp 5,077 miliar.

Baca: Final! Bupati Ganteng Suami Arumi Bachsin Dampingi Khofifah di Pilgub Jatim

Baca: Heboh Kicauan Fahri Hamzah Penguasa 2 Periode 2004-2014 Terlibat Kasus e-KTP, Sasar SBY?

Baca: Polisi Gendong Anak Baku Tembak dengan Perampok, Adegan Terekam CCTV

Selain untuk honor, sisa anggaran lain adalah untuk membeli kertas, operasional kendaraan dinas, perpanjangan pajak kendaraan, sewa mesin fotokopi, belanja makanan dan minuman, hingga pengadaan mesin presensi.

Pada era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama, TGUPP diisi oleh pejabat-pejabat DKI senior. Posisi tersebut merupakan jabatan non-eselon. Sebelumnya, pejabat yang bergabung dalam TGUPP hanya 15 orang.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, memperkenalkan anggota tim yang membantu mereka menyerap aspirasi warga jelang pelantikan, Senin (8/5/2017). Mereka adalah Boy Sadikin, Djoko Santoso, Bambang Widjojanto, serta Adnan Pandu Praja. (KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin orang-orang yang bekerja di belakangnya digaji dengan APBD, bukan dana perusahaan swasta.

Dia meminta wartawan untuk membandingkan pembiayaan tim gubernur yang dulu dengan sekarang.

"Sekarang Anda cek aja di berita-berita dulu, dulu dibiayai oleh siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik Anda bandingkan dan lihat dulu dibiayai dengan siapa, sekarang dengan siapa," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (21/11/2017).