Anies Baswedan Akan Kucurkan Dana APBD Untuk Ormas, Ada 300 Ormas yang Berhak Ajukan Proposal

TRIBUN-MEDAN.com-Untuk membenahi kampung-kampung kumuh, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berencana menggandeng organisasi masyarakat (ormas) yang ada di Jakarta.

Ormas-ormas ini nantinya akan diberikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta.

Pelaksana tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Taufan Bakri, mengatakan ormas merupakan aset yang harus diberdayakan.

Selain itu, mereka merupakan perwakilan dari masyarakat. Perkiraannya, sekitar 20% dari kas daerah akan digunakan untuk program tersebut.

"Untuk awal, 20% yang bisa kita lemparkan ke masyarakat," ujar Taufan Bakri kepada BBC News Indonesia, Kamis (14/02).

Penggunaan ormas untuk program swakelola, menurut Taufan, dibolehkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Di sana ada empat tipe swakelola, antara lain mengamanatkan pemerintah untuk langsung mengerjakan program, menunjuk pemerintah daerah dan kementerian/lembaga mengerjakan bersama-sama, hingga memungkinkan pemda mengajak ormas maupun masyarakat melaksanakan program pemerintah.

Untuk tipe yang terakhir, setidaknya ada sekitar 1.000 ormas yang ada di Jakarta, tapi dalam catatannya hanya 300 yang aktif.

Ormas-ormas inilah yang nanti diberikan keleluasaan mengajukan proposal program sesuai kebutuhan, semisal pembangunan jalan atau pelatihan.

"Ini yang kita dorong untuk mereka bisa aktif dalam mengelola dana APBD kita ke depan. Jadi anggaran menetes sampai ke bawah," imbuhnya.

"Proposalnya bisa berupa fisik, sebab itu kan investasi untuk fasilitas ekonomi. Pendidikan atau pelatihan juga investasi jangka panjang. Makanya mereka disuruh membuat proposal untuk pengajuan."

Namun demikian, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Zuliansyah, mewanti-wanti Pemprov DKI Jakarta agar tak sembarangan menggelontorkan anggaran.

Sebab, menurutnya, penyelewengan amat mungkin terjadi jika pemda tak menentukan kriteria ormas yang bisa mendapat dana.

Selain itu, pemda juga harus memastikan betul proposal program yang diajukan merupakan kesepakatan rapat dengan RT/RW setempat.

"Jadi tidak sekadar memberikan anggaran kepada ormas untuk melakukan sesuatu tapi seolah-olah memberikan cek kosong," jelas Zuliansyah.

Baca: Detik-detik Kauffman Diterkam Singa 3 Meter, Pukulkan Batu dan Tusukkan Ranting hingga Singa Mati

Baca: Rektor USU Apresiasi Penutupan 9 PTS di Sumut : Perguruan Tinggi untuk Mendidik dan Mencerdaskan