HARI BURUH JANGAN JOGET-JOGET! Banyak Buruh Menderita. .

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ratusan buruh tergabung Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sumatera Utara (FSPMI Sumut) berasal dari Kabupaten Deliserdang dan Medan melakukan longmarch memperingati Hari Buruh di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Medan, Rabu (1/5/2019).

Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo mengkritik keras peringatan Hari Buruh yang dilakukan pemerintah dengan cara berjoget full music.

"Mereka (pemerintah) hanya ingat ketika perayaan Hari Buruh. Tapi selesai hari buruh, kasus-kasus perburuhan seperti upah murah, outsourcing dan kebijakan perburuhan masih sangat-sangat melukai hati kaum buruh," kata Willy di depan Kantor Gubernur Sumut, Rabu (1/5/2019).

"Kegiatan pemerintah mengusung acara dangdutan serta bagi-bagi hadiah hanya menghabiskan biaya, sia-sia. Karena itu tidak ada manfaatnya bagi kaum buruh. Pemerintah seperti tidak berpihak pada kaum buruh. Kami tegas menolak acara pemerintah yang habiskan anggaran daerah," sambungnya.

Video buruk tutup Jalan Diponegoro;

Ayo subscribe channel YouTube Tribun MedanTV

Buruh Blokir Jalan Diponegoro Tepatnya di Depan Kantor Gubernur Sumut, Minta Hapuskan Outsourcing

Ratusan Buruh Bernyanyi dan Joget Bareng dan di Lapangan Benteng setelah Senam Bersama

Lebih lanjut, Willy menjelaskan, secara nasional mereka menuntut agar PP No 78 tahun 2015 dicabut.

Mereka menuntut penghapusan outsourcing, turunkan tarif dasar listrik, sembako murah, demokrasi jujur dan damai dalam penetapan pemilihan presiden periode 2019-2024.

"Agenda besar tuntutan nasional kami secara garis besar yaitu kesejahteraan buruh dan demokrasi jujur dan damai. Untuk lokal kami menyoroti kasus-kasus penegakan hukum di Sumut dan lemahnya pengawasan penegakan hukum," urainya.

May Day, Buruh di Asahan: Tolak Rezim Upah Murah, Lawan Kapitalisasi Pendidikan. .

Gubernur Edy Ikuti Jalan Santai Bersama Buruh di Lembaga Pendidikan Perkebunan: Saya Juga Buruh

Libur Hari Buruh Arus Lalu Lintas di Jalan Protokol Kota Medan Lengang

Massa meminta agar Disnaker dapat melakukan penegakan hukum karena ada beberapa kasus buruh periode 2-3 tahun terakhir belum terselesaikan.

Di antaranya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan perkubunan milik Pemprov Sumut di Batubara.

"Kami minta Gubsu mencopot direktur perkebunan di Batubara," tegas Willy.

Kasus lain yakni PT Delta Karya Maritim Belawan yang melakukan pelanggaran normatif, membayar upah murah dan hingga dua tahun kasusnya tidak terselesaikan dan kasus perkebunan di Labuhanbatu yang sampai saat ini masih berstatus Buruh Harian Lepas (BHL).

"Kasus ini harus segera dituntaskan. Jangan hanya joget-joget karena masih banyak buruh yang menderita," pungkas Willy. (*)