Jalur Kereta Api Perlu Diperbanyak

"Yang ditakutkan dari proyek ini adalah, ketika berurusan dengan pembebasan lahan. Di situ bermain kepentingan bisnis. Itu harus diantisipasi. Jangan karena atas kepentingan masyarakat, jadi dieksploitasinya masyarakat. Contoh, dana yang dianggarkan untuk satu warga 1.000, tapi yang diberikan cuma 500. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi kepada aparatur pemerintah daerah atau siapapun, jangan ada yang mengambil kesempatan dalam proyek ini. Jangan pikirkan manfaat jangka pendek. Pikirkan manfaat jangka panjangnya. Karena, kalau infrastruktur bagus, investor akan datang ke sini. Kalau investor sudah datang, uang masuk kepala daerah kan, juga jadi banyak," katanya.

Menurut Sutrisno, kendala yang paling berarti adalah soal pembebasan lahan. Untuk itu, katanya, dibutuhkan koordinasi yang intensif antara Kementian PU, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubunan, dengan pemerintah daerah.

"Jadi pemerintah daerah itu kerjanya jangan hanya mendampingi presiden kalau datang, mendampingi gubernur kalau datang. Harus ada langkah konkret juga. Kalau ada persoalan, undang bupatinya, apa persoalannya, selesaikan," katanya.

Dan bila proyek tersebut nantinya selesai, Sutrisno mewanti-wanti agar pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatannya.

Apa alasan pemerintah pusat memperbanyak jalur kereta di Sumatera Utara? Sampai-sampai Presiden Joko Widodo menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke Kota Medan? Baca Selengkapnya di Harian Tribun Medan Edisi Kamis (3/3/2016) BESOK