Dana PPJ Tidak Jelas, DPRD Akan Panggil Pemko dan PLN

Ia menuturkan akan menekan Pemerintah Kota Medan agar menggunakan meteran untuk penerangan lampu jalan.

Sehingga uang yang dikeluarkan Pemerintah Kota Medan untuk PJU sesuai dengan penggunaan listrik.

"Banyak padam, tapi dibayar. Kan rugi kita begini. Harus pakai meteranlah biar jelas," ujarnya.

Boydo menuturkan, PPJ dan pembayaran PJU ini akan menjadi prioritas mereka saat LKPJ APBD Tahun 2016, yang direncanakan dilakukan pertengahan tahun ini.

Begitu juga saat mendapat LHP BPK atas APBD Tahun 2016, mereka akan akan lebih dalam mengulik persoalan PPJ dan PJU.

Senada Ketua Komisi D DPRD Medan Sahat Simbolon, yang mengurusi bidang fasilitas publik, mengatakan, cukup mengejutkan, jika PPJ Kota Medan tidak bisa memenuhi pembayaran PJU Kota Medan.
Ia pun mengutarakan, ke depan PLN dan Pemko Medan harus dievaluasi terkait masalah tersebut.

"Bisa sampe defisit yah. Berarti selama ini banyak sekali uang APBD Kota Medan yang terpakai hanya untuk bayar PJU. Ke mana PPJ yang ditarik dari masyrakat itu semua. Kami akan minta nanti PJU pakai meteran, biar jelas perhitunganya," ujar Sahat.

Kota Pematangsiantar adalah salah satu kota yang sudah mendapat dana lebih dari PPJ setelah membayar biaya listrik PJU.

Surplus yang diterima Pemko Pematangsiantar ini bisa mencapai Rp 2 miliar setahun.

"Kami sudah surplus hingga Rp 2 miliar setiap tahun. Jadi, uang yang surplus ini kami pergunakan lagi untuk perbaikan PJU. Baik untuk buat yang baru, maupun melengkapi PJU dengan meteran. Sehingga biaya listrik PJU lebih jelas," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pematangsiantar, Adiaksa DS Purba melalui sambungan telepon.

Sebelumnya, kata Adiaksa, mereka juga harus menanggung pakai APBD membayar biaya listrik PJU hampir Rp 2 miliar setiap tahun, karena PAD dari PPJ tidak cukup.

Namum, setelah meminta data jumlah pelanggan riil pelanggan PLN Kota Pematangsiantar dan seperti apa perhitungannya, PLN akhirnya menambahkan jumlah PPJ Kota Pematangsiantar.

"Kemarin itu kami harus tambah Rp 2 miliar setiap tahunnya. Namun, saya nggak yakin waktu itu. Makanya saya tekankan supaya dibongkar datanya. Mereka nggak mau kasih. Kami tekan terus, bahkan saya minta audit investigatif ke BPK. Mereka pun melunak dan menambahkan PPJ," ujarnya.

(ryd/tribun-medan.com)